Terbang ke Sumsel, Prabowo Mau Luncurkan Gerina hingga Tanam Raya di Banyuasin

Usai pertemuan, Lasarus mengatakan pimpinan Komisi V dan kepala negara cukup lama berdiskusi terkait dengan kondisi infrastruktur dalam negeri. Presiden menanyakan kepada Komisi V, apa saja yang kini diperlukan terkait dengan infrastruktur di Indonesia. Menanggapi pertanyaan Prabowo, para pimpinan Komisi V bercerita banyal hal.

"Pertama, kami sampaikan hal-hal yang mendesak. Tadi saya sampaikan soal rekonstruksi jalan. Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk rekonstruksi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara," kata Lasarus di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Kedua, mengenai pembangunan jalan daerah. Pimpinan Komisi V menyampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia yang posisinya sudah di atas 90 persen.

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Komisi V DPR di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (17/4/2025). [Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr]

"Tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 persen di jalan kabupaten dan 60 persen di jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola inpres, namanya nanti ada inpres jalan daerah," kata Lasarus.

Selain membahas infrastruktur jalan nasional dan jalan daerah, Prabowo dan pimpinan Komisi V juga membahas ketahanan pangan. Komisi V menyampaikan jumlah bendungan baik yang telah dibangun maupun yang belum. Termasuk menyampaikan mengenai keberadaan irigasi baik primer maupun sekunder.

"Tadi juga ditanggapi untuk segera diselesaikan irigasi-irigasinya terkait dengan ketahanan pangan. Tadi juga kami membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, juga ada irigasi-irigasi sawah tadah hujan dengan pola namanya irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat," kata Lasarus.

Prabowo dan Komisi V juga membahas mengenai rencana pembangunan 3 juta rumah. Pembahasan lainnya mengenai angkutan jalan. Lasarus menyampaikan Prabowo memerintahkan penanganan tegas terhadap kendaraan truk angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL).

"ODOL ini juga tadi dibahas dan pak presiden sudah memerintahkan ODOL ini untuk dirapikan. Kami sampaikan tadi beberapa kendala dan kendala-kendalanya itu tadi pak presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal ODOL ini. Kenapa? Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang sudah ada," kata Lasarus.

Prabowo dan Komisi V turut membahas perihal paralel perbatasan. Lasarus mengatakan ada beberapa kegiatan terkait pararel perbatasan di pemerintahan periode lalu masih belum terselesaikan.

"Ini pun tadi Pak Presiden perintahkan untuk juga diselesaikan paralel perbatasan ini, baik yang ada di Pulau Kalimantan maupun yang ada di Papua," kata Lasarus.