Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal memindahkan patung MH Thamrin ke Jalan Thamrin. Patung tersebut sebelumnya berada di kawasan Monas, tepatnya, di Jalan Merdeka Selatan, dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.
“Untuk menghormati budaya Betawi, maka segera akan kami pindahkan simbol utama Betawi yaitu MH Thamrin di Jalan Thamrin,” kata Pramono saat acara Halal Bihalal DPD PDIP Jakarta, di Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).
Adapun, dalam acara tersebut, turut dihadiri oleh para kader partai, di antaranya anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan, Darmadi Durianto.
Selanjutnya Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Adi Widaya alias Aming, Eks Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, Agustina 'Tina Toon', Ida Mahmudah, Johnny Simanjuntak dan lainnya.
Pramono melanjutkan, selain pemindahan dilakukan pemindahan, patung MH Thamrin juga bakal diperbagus dan menghadap ke monas.
“Pantungnya akan kami buat baik dan bagus. Menghadap ke Monas,” ujarnya.
Selain mengurusi patung MH Thamrin, pihak Pemprov DKI bakal membenahi taman-taman di Jakarta.
“Termasuk taman-taman akan kami benahi,” tandasnya.
Minta Dikritik
Baca Juga: Pesan Penuh Duka Pramono Usai Brando Susanto Meninggal di Acara Halal Bihalal PDIP
Pramono sebelumnya meminta semua pihak tidak perlu ragu mengkritik pemerintahannya, bersama Rano Karno.
Pramono mengaku, jika kritik terhadap dirinya merupakan vitamin. Sehingga para pihak yang menilai kinerja dirinya kurang maksimal tidak perlu ragu untuk mengkritik.
“Kami mohon kalau ada yang tidak sesuai, dikritik sekeras-kerasnya. Bagi saya dan Bang Dul kritik adalah vitamin, jangan ragu-ragu,” kata Pram, saat acara Halal Bihalal DPD PDIP Jakarta, di Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).
Adapun, dalam acara tersebut, turut dihadiri oleh para kader partai, diantaranya Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan, Darmadi Durianto.
Selanjutnya Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Adi Widaya alias Aming, Eks Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, Agustina 'Tina Toon', Ida Mahmudah, Johnny Simanjuntak dan lainnya.
Pramono juga meminta, jika masyarakat memiliki keluhan soal kinerja Pemprov Jakarta bisa menyampaikan kepada dirinya, atau para anggota DPRD Jakarta.
“Dan alau ada apa-apa , tolong disampaikan. Apakah langsung kepada saya dan Bang Dul atau melalui fraksi kita yang ada di DPRD Jakarta,” tandasnya.
Kritik PSI
Di sisi lain, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengkritik soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menurunkan syarat pendaftar Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) jadi minimal tamatan Sekolah Dasar (SD). Ia menyebut hal ini bisa memberi dampak negatif.
August menilai dibukanya lowongan petugas oranye untuk lulusan SD berpotensi membuat pendidikan warga Jakarta terhambat. Sebab, masyarakat bisa kurang semangat untuk mengejar taraf yang lebih tinggi. Mereka dianggapnya akan berpikir cukup sekolah sampai SD dan bisa bekerja sebagai PPSU.
“Saya khawatir kebijakan Pemprov DKI Jakarta akan berdampak negatif terhadap dunia pendidikan di Jakarta. Hal itu tidak menutup kemungkinan membuat beberapa warga kurang semangat menempuh pendidikannya karena merasa sudah mendapatkan jaminan kerja menjadi pasukan oranye” ujar August dikutip pada Kamis (10/4/2025).
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus memastikan pendidikan warganya tetap berjalan dengan baik melewati semua jenjang mulai dari SD hingga sekolah menengah atas (SMA) sebagai komitmen melaksanakan wajib belajar selama 12 tahun.
“Pemprov DKI Jakarta harus memastikan bahwa ke depannya warga di sini tetap semangat menimba ilmu pengetahuan dan mencari pengalaman, meskipun bekerja sebagai PPSU sudah terbuka sebagai pilihan karier yang bisa diambil,” ucapnya.
August mengingatkan kembali bahwa Jakarta sebagai kota global ke depannya akan berhadapan dengan persaingan ekonomi ketat. Artinya warga Jakarta perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi agar dapat bersaing di dunia pekerjaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka pengangguran yang bisa jadi tolak ukur seberapa kompetitif atau tidaknya Jakarta adalah sebesar 6,03 persen. Hal itu disebabkan antara lain karena pendidikan dan keterampilan para pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Kita harus sadar bahwa ke depannya Jakarta butuh tenaga kerja yang terampil dan bersemangat. Pembentukan karakter dan kemampuan seperti itu lah yang khawatirnya terhambat oleh kebijakannya dibukanya lowongan PPSU bagi lulusan SD,” jelas August.
Dalam rangka mengurangi pengangguran di ibu kota, August juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan program pelatihan dan kerja yang mencakup semua rentang usia para warganya.
“Ini menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta untuk membantu semua kalangan warga yang berminat mendapatkan pelatihan dan pekerjaan ke depannya,” pungkasnya.
