Suara.com - Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memasukan siswa bermasalah ke barak militer dapat kritikan dari pengamat pendidikan. Kegiatan militer dinilai tidak tepat menjadi solusi dari persoalan karakter anak.
Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Itje Chodidjah, menyebutkan, pemerintah tidak bisa berlebihan dalam generalisasi karakter anak yang tidak baik kemudian dimasukan ke dalam didikan militer.
Di sisi lain, kategori siswa yang dianggap tidak baik itu juga berpotensi bias.
"Kalau kayak begitu jadi semacam cuci otak. Yang perlu dipahami terlebih dahulu karakter baik itu kayak apa? Dan karakter yang tidak baik itu biasanya kan bertumbuh karena berbagai alas an," jelas Itje kepada Suara.com, dihubungi Senin (28/4/2025).
"Anak-anak itu berperilaku menyimpang itu banyak sekali alasannya," lanjutnya.
Menurut Itje, rencana Dedy Mulyadi itu hanya akan jadi sia-sia apabila sumber pembentuk karakter anak itu tidak ditemukan.
"Dan jangan-jangan setelah dididik 6 bulan ketika akar permasalahannya tetap ada, ya tetap aja kembali. Ketika kemudian 'ditahan' 6 bulan, bagaimana anak dalam 6 bulan itu merdeka menjadi dirinya ketika harus didoktrin dengan model-model tertentu. Nah, ini mengkhawatirkan menurut saya," ujarnya.
Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco itu juga mengingatkan bahwa membangun sistem pendidikan jangan memakai cara instan, melainkan perlu dilihat secara keseluruhan dan subtansi. Terlebih bicara soal karakteristik anak yang harus selalu menjadi tanggung jawab orang tua dan gurunya.
"Jangan kejar-kejaran cuma perkara akademik. Ini yang perlu dibenahi," tegasnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Siapkan Pelatihan Militer Ala China Untuk Remaja Nakal di Depok Mulai Mei
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana memasukan siswa bermasalah ke barak militer itu akan dimulai pada 2 Mei 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut bagian dari pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan dan bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Pemrpov Jabar bahkan telah menyediakan sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang disiapkan oleh TNI.
Peserta program kata dia, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.
"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.
![Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin [Suarabogor/HO/Pemkot Bogor]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/14/33221-dedi-mulyadi.jpg)
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," Dedi menambahkan.
Peserta program kata dia, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.
"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.
Pembiayaan program akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.
Selain fokus pada siswa, Dedi juga bakal memperhatikan kesejahteraan dan kualitas guru, termasuk proses rekrutmen yang menurutnya harus dilakukan secara transparan dan profesional. "Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter," tutur Dedi.
