Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perludem: Jangan Pemilu 2029 Lebih Parah dari 2024!

Jika pembahasan bisa dilakukan lebih awal, Fadil meyakini kerangka hukum Pemilu yang disusun akan bisa menjadi jawaban atas berbagai persoalan Pemilu. Hal ini juga menjadi warisan penting dari pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto. 

"Ini yang jadi titik tengah penting, proses pembahasan mesti segera dimulai, karena ini adalah pertaruhan legacy demokrasi Presiden Prabowo, karena kalau tidak disiapkan secara baik, jangan-jangan pemilu 2029 ini bisa jauh lebih parah, lebih punya banyak masalah," pungkasnya.

Tarik Menarik Revisi UU  Pemilu di DPR

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal sebelumnya mengungkapkan, jika pimpinan DPR belum menerima surat dari Komisi II terkait revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sehingga belim ada keputusan soal RUU Pemilu akan dibahas di mana.

Hal itu ditegaskan Cucun usai pembahasan RUU Pemilu terjadi tarik menarik antara Komisi II DPR dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Itu kan baru dari teman-teman media, katanya pimpinan Komisi II kirim surat. Suratnya aja belum terima," kata Cucun di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

Karena belum terima surat, kata dia, kekinian pimpinan DPR belum sama sekali menggelar rapat pimpinan (rapim) maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan dimana RUU Pemilu akan dibahas.

"Ya belum dong. Nanti kita bahas di Rapim, dibamuskan. Kan semua pengambilan keputusan di bamus nanti," katanya.

Sebelumnya, Komisi II DPR masih menunggu arahan dari pimpinan DPR terkait dimanakah Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu akan dibahas. Hal itu menyusul, RUU Pemilu ini pembahasannya menjadi tarik menarik bakal ada di Badan Legislasi (Baleg) atau di Komisi II.

Baca Juga: Usulan Solo jadi Daerah Istimewa, Komisi II DPR: Bukan dari Pemerintah, tapi...

“Komisi II sepenuhnya mengikuti keputusan dan arahan pimpinan DPR,” kata Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4).