REGIONAL:
Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan adanya sejumlah daerah melakukan pengangkatan golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar aturan jadwal yang telah ditetapkan. Masalah pengangkatan ASN itu dibongkar oleh Ribka Haluk dalam Rapat Komisi II DPR RI bersama para kepala daerah seluruh Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
"Ini mungkin pada kesempatan ini, silakan pimpinan rapat dan Komisi II bisa lakukan pendalaman terkait dengan isu yang ada di daerah, tentang pengangkatan di luar dari PPPK dan (tenaga honorer) K2 untuk daerah-daerah atau provinsi lainnya," demikian curhatan Ribka Haluk dalam rapat bareng Komisi II DPR.
Menurutnya, kekinian usulan formasi pengangkatan PPPK mestinya sudah selesai. Di lain sisi, penyelesaian status K1 dan K2 sejatinya juga telah menjadi program nasional.
Adapun pemerintah sendiri, kata dia, sudah menyatakan bahwa proses pengangkatan mereka telah dituntaskan. Untuk itu, daerah tak lagi diperbolehkan mengangkat pegawai baru di luar jalur ASN atau PPPK.
"Sementara, ada juga yang kita lihat di daerah mengangkat juga PPPK, padahal ini sudah selesai. K1, K2 sudah selesai, tapi juga ada yang mengangkat. Dan bahkan juga ada yang belum mengusulkan," beber sang wamen.
Lebih lanjut, ia pun menyampaikan, jika jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) harus menyesuaikan ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).
Menurutnya, untuk CASN diangkat paling lambat Juni 2025. Sedangkan, PPPK diangkat paling lambat Oktober 2025.
"Mungkin ini menjadi catatan untuk para gubernur, kita semua harus mengacu arahan daripada PAN-RB," pungkas Ribka Haluk.
Soal Revisi UU ASN
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini menyampaikan, jika Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan inisiatif dari DPR RI.
Menurut Menpan Rini, pemerintah hanya sifatnya menunggu pembahasan dilakukan.
Hal itu disampaikan Menpan RB Rini Widyantini menanggapi dalam waktu dekat Komisi II DPR akan segera membahas Revisi UU ASN.
"Kan itu inisiatif dari DPR kami tentunya menunggu dari DPR, pemetintah menunggu ya karnaa kita belum ada usulan," kata Rini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Rini mengaku belum mengetahui apa yang menjadi materi perubahan dalam RUU ASN.
"Jadi materinya juga saya belum tau begitu, jadi bisa ditanyakan ke Komisi 2 atau Baleg," katanya.
Lebih lanjut, ketika ditanya apakah pihak pemerintah mendorong adanya sentralisasi ASN, Rini mengaku belum melihat hal tersebut.
"Sentralisasi kita belum lihat karena kan kalau masalah sentralisasi kaitannya dengan uu pemda. Jadi kita harus melihat secara komprehensif dari uu pemdannya," pungkasnya.
Revisi UU ASN Digodok DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengungkapkan, kekinian Revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN sedang digodok Badan Keahlian DPR RI. Naskah akademiknya sedang dipersiapkan sebelumnya nantinya dibahas oleh Komisi II DPR.
"Sekarang pada tahap kita meminta bantuan Badan Keahlian untuk mendalami kembali perubahan undang-undang ASN itu dengan bertemu para akademisi para praktisi melakukan public hearing, saya dengar badan keahlian telah melakukan itu, kita minta Badan Keahlian bener-bener menyiapkan naskah akademik dan perubahan itu," kata Zulfikar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Ia mengatakan, dalam naskah akademik harus dicantumkan sejumlah pendapat mengapa revisi UU ASN harus dilakukan.
"Termasuk naskah akademik itu harus dicantumkan pendapat filosofisnya, pendapat sosiologisnya kenapa kita harus melakukan perubahan undang-undang ASN kembali," katanya.
Ia menyampaikan, kemungkinan Revisi UU ASN hanya mengubah satu pasal saja. Yakni soal aturan nantinya Presiden bisa punya kewenangan mengganti pejabat eselon.
"Yang saya dengar dari Badan Keahlian memang itu, memang lebih ke sana," katanya.
TERPOPULER