Usul Segera Reshuffle Kabinet, Rocky Gerung Wanti-wanti Ini ke Prabowo

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk segera lakukan perombakan kabinet atau reshuffle menteri untuk menyikapi situasi global yang tengah terjadi perang dingin perdagangan global antara Amerika Serikat versus Tiongkok.

Pengamat politik, Rocky Gerung memperingati kalau Prabowo perlu hati-hati dalam memilih menteri di tengah situasi ekonomi global yang masih tidak stabil saat ini. 

"Jadi kalau terjadi reshuffle itu bukan sekadar mengganti orang yang yang tidak berwawasan atau gagal untuk menyelenggarakan visi dari Presiden Prabowo. Tapi juga orang yang betul-betul secara ideologis paham jenis kebijakan baru atau jenis ekonomi baru menghadapi situasi perang dagang ini," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Suara.com dari tayangan video pada kanal YouTube pribadinya, Kamis (29/4/2025).

Rocky Gerung beranggapan kalau Prabowo memang sudah seharusnya segera merombak jajaran kabinetnya. Karena susunan Kabinet Merah Putih saat ini dinilai sudah tidak mampu menyusun kebijakan ekonomi, politik, juga pertahanan.

Ketegangan politik global, salah satunya dipicu karena perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, menurut Rocky, cukup jadi pemicu Prabowo untuk merevisi kabinet dan memastikan jajaran anak buahnya bisa bekerja untuk menjaga stabilitas dalam negeri juga memiliki pengetahuan tentang global politik.

Rocky Gerung menyebutkan, pada akhirnya setiap anggota kabinet tersebut yang akan jadi sumbu untuk lakukan bergai negosiasi, seperti negosiasi ekonomi, politik, hak asasi manusia, hingga lingkungan di dalam forum internasional.

"Maka setiap menteri kabinet itu harus orang yang juga punya perspektif global security," ucapnya.

Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu mengkritisi bahwa kabinet Prabowo bahkan juga penasihat presiden saat ini belum memahami situasi global yang mengarah pada kondisi perang dingin perdagangan.

"Kita masuk di dalam kajian realisme dalam politik internasional yang menganggap bahwa national interest itu tidak mungkin lagi dinegosiasikan bahwa keinginan untuk masuk dalam perdagangan, tata perdagangan dunia yang adil itu tidak mungkin lagi dilanjutkan," pungkasnya.

Prabowo Didesak Segera Reshuffle Kabinet

Diketahui, isu perombakan atau reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo kembali mengemuka di tengah adanya perang dagang imbas kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Desakan reshuffle menteri itu salah satunya digulirkan oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi dkk yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. 

Rocky Gerung juga sebelumnya menyarankan agar Prabowo segera melakukan perombakan menteri di kabinet pemerintahannya. Saran itu diberikan Rocky lantaran dinilai sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih tidak bisa memahami arah pembangunan dari Presiden Prabowo.

"Bukan Prabowo tidak punya arah tetapi kelihatannya kabinetnya tidak bisa memahami arah presiden. Saya kira itu paradoksnya," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Suara.com dari tayangan YouTube pribadinya, Jumat (18/4/2025).

Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu melihat kalau Prabowo ingin membawa pembangunan negara dengan konsep lebih sosialis atau peduli kepada rakyat.

Konsep itu nampak mencontoh cara pembangunan dari Presiden RI pertama Soekarno.

Sayangnya, konsep itu terlihat tidak dipahami kabinet. Bahkan, Rocky menyebut bahwa ada 'mesin' lain di antara menteri yang punya kepentingan partai.

"Ketika partai-partai mulai bersifat pragmatis, maka ide besar tentang keadilan sosial itu hilang. Karena sifat dari kabinet yang merupakan konsolidasi dari kepentingan partai-partai itu akan selalu berupaya untuk mencari celah sempit lebih dahulu memaksimalkan kepentingan partai," ucapnya.

Menurut Rocky, Kabinet Merah Putih saat ini kebanyakan diisi oleh para pencari rente. Hal tersebut, yang dikatakan Rocky, Prabowo harus menyikapinya dengan reshuffle.

"Mesti saya terangkan sebagai problem awal dari kabinet presiden Prabowo. Karena itu orang menanti sebetulnya satu tindakan radikal dari Presiden untuk melakukan revisi atau reshuffle dalam pengertian politis," ujarnya.