Infografis
Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan konsultasi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menurut dia, UU BUMN baru ini memerlukan pengawasan dari lembaga penegak hukum. Erick juga menyebut perlu pemeriksaan dan pembagian tugas supaya tidak tumpang tindih dengan peran dari institusi penegak hukum.
“Di sini lah kita punya keterbatasan sebagai Kementrian BUMN sebelumnya, karena yang dulunya lebih banyak koorporasinya, di sinilah mengapa kita berkonsultasi dan sekalian kita akan membuat sebuah sistem yang tadi didukung penuh oleh KPK dan kami sejak awal Kementerian BUMN juga melakukan bersih-bersih itu kita dorong dan sehingga apa? Kita bisa menekan yang namanya kasus korupsi,” kata Erick di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).
“Kita menekan (kasus korupsi), kita tidak menghilangkan karena tidak mungkin, kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tapi memang sistem dan leadership yang harus kita bangun,” tambah dia.
Dalam beberapa pekan ke depan, lanjut Erick, akan dibentuk payung kerja sama supaya bisa mendorong visi Presiden Prabowo Subianto yaitu keberhasilan BPI Danantara.
“Di sinilah saya rasa insyallah niat semua baik dan pasti dengan kemauan yang ada kita bisa sinkronisasi dan semangat yang kita harapkan,” kata Erick.
Dia juga mengonfirmasi bahwa koordinasi yang dilakukan bersama KPK hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan Prabowo pada Town Hall Meeting BPI Danantara, Senin (28/4/2025).
“Salah satunya, Bapak Presiden memberikan arahan tegas kemarin bahwa pola pekerjaan yang sudah berjalan selama ini harus terus diperbaiki,” ujar Erick.
“Beliau apresiasi dengan kinerja hari ini, tetapi dengan persaingan global yang sangat kompleks hari ini, teman-teman media tahu lah daripada kompleksitas dari perang dagang, perang tarif, kebijakan ekonomi, tetapi kan kembali kita sebagai negara harus terus tumbuh,” sambung dia.
Baca Juga: Evaluasi Direksi BUMN, Prabowo Ajak Muzani-Dasco Makan Siang di Istana
Untuk itu, Erick menegaskan perlunya memperbaiki sistem agar lebih efisiensi ke depan sehingga value creation yang diharapkan juga lebih tinggi.
Kemarin, Presiden Prabowo Subianto menekankan pengelolaan Danantara harus dilakukan sebaik-baiknya. Ia meminta jajaran menjaga dan merawat Danantara dengan transparan. Hal itu ditekankan Prabowo dalam Townhall Meeting Danantara bersama BUMN. Usai acara, Prabowo menyampaikan apa saja arahan ia kepada Danantara dan BUMN.
"Iya tadi saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita," kata Prabowo usai acara di JCC Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Menurut Prabowo, aset-aset yang dikelola dengan baik dapat membuat kekayaan Danantara tembus hingga 1 triliun USD. Ia menekankan dana sebesar itu untuk kepentingan bangsa.
"Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita ternyata kita kaya, mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dolar, dan kalau dikelola dengan baik ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu," kata Prabowo.
Ganti Direksi jika Tak Becus Kerja
Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan agar jajaran direksi meninggalkan praktik-praktik zaman dulu yang kurang efisien dan tidak benar. Permintaan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Townhall Meeting Danantara bersama BUMN yang digelar secara tertutup.
"Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang nggak bener harus ditinggalkan," kata Prabowo di JCC Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Kepala negara tegas meminta agar manajemen mengevaluasi semua direksi. Evaluasi diminta dilakukan menyeluruh, mulai dari watak, akhlak, hingga prestasi jajaran direksi. Prabowo tegas meminta jajaran direksi tidak sesuai untuk diganti.
"Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya, kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak bener, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti," kata Prabowo.
Sebaliknya, Prabowo meminta jajaran direksi diisi orang-orang profesional. Menurutnya perlu ada promosi dari jajaran bawah bilang memang sesuai.
"Yang baik dari bawah dari dalam kalau bisa dipromosikan, kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional," kata Prabowo.
Ia kembali menegaslam agar jajaran direksi tidak dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, mulai dari politik, agama, maupun ras.
"Ya saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik, tidak. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya ya," kata Prabowo.
