Infografis
Suara.com - Massa buruh yang tengah memperingati Hari Buruh International atau May Day mulai berdatangan ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Pantauan Suara.com, baru terlihat aliansi pekerja kampus dan aliansi perempuan Indonesia yang menggelar aksi.
Sementara aliansi buruh seperti Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan koalisi masyarakat sipil masih berkumpul di depan Gedung TVRI.
Arus lalu lintas yang mengarah dari Semanggi menuju Slipi juga masih terpantau lancar. Belum dilakukan penutupan buntut aksi peringatan Hari Buruh Sedunia.
Diberitakan sebelumnya, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bakal menggelar aksi peringatan hari buruh di depan Gedung DPR RI, Kamis ini.
Berbeda dengan serikat buruh lainnya, Gebrak menolak menghadiri peringatan Hari Buruh yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Lapangan Silang Monas.
Menurutnya, jangan sampai peringatan Hari Buruh Internasional diambil alih para penguasa. Lantaran hakikatnya peringatan hari buruh merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pengurangan jam kerja dan upah layak.
“May Day milik warga, milik kita. Hajatan dan momen sepenting May Day alias Hari Buruh Internasional juga ingin direbut kekuasaan,” tulis keterangan Instagram Kontras, @kontras_update, dikutip Kamis (1/5/2025).
Jangan sampai kaum buruh tertipu dengan janji manis pemerintah. Padahal selama ini, pemerintah dinilai tidak pro terhadap kaum buruh.
Baca Juga: May Day 2025, Pimpinan KSPSI Ajak Para Buruh Rayakan secara Damai
Contoh kecilnya yaitu, pemerintah hingga kini belum mengesah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) meski telah menjadi prioritas legislasi sejak tahun 2010.
Sementara, RUU TNI yang dianggap sebagai alat perpanjangan tangan pemerintah dikebut habis-habisan.
“Padahal kurang bukti apalagi bahwa rakyat dikibuli Prabowo dan para pejabat, buruh ditipu elit serikat,” ucapnya.
Dalam peringatan Hari Buruh yang digelar oleh Gebrak, bakal dimeriahkan dengan penampilan band-band ciamik, diantaranya The Brandals, The Jansen, Usman and The Blackstone, Methosa, dan lainnya.
“Kapitalisme, oligarki dan militerisme adalah musuh kelas pekerja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Sunarno menyatakan sikap jika tidak bakal bergabung dalam agenda hari buruh atau May Day Fiesta yang bakal dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Lapangan Monas, pada 1 Mei 2025.
“Bagi kami tidak ada alasan untuk rakyat yang merasakan kebijakan buruk dan perlakuan represif dari negara yang selama ini melakukan penindasan,” kata Sunarno, di YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
Selain itu, Gebrak tidak mau bergabung dengan aksi buruh yang dihadiri Prabowo yakni agar gerakan buruh tidak bisa hanya diwakili oleh sekelompok orang yang berujung mendapatkan kue kekuasaan.
Sunarno menyampaikan, jika pihaknya bakal bergabung dengan beberapa konfederasi serikat buruh, pekerja kampus, mahasiswa dan pelajar untuk melakukan aksi turun ke jalan.
“Ini adalah pilihan kami, karena memang menurut kami belum saatnya kami bisa aksi Mayday Fiesta dengan siapapun. Artinya kami akan tetap menyuarakan ini dengan cara turun ke jalan, karena kondisi yang dialami teman-teman buruh tadi masih dalam kondisi yang sangat buruk,” ucapnya.
Diprediksi, dalam aksi peringatan Hari Buruh yang bakal digelar oleh Gebrak bakal diikuti sebanyak 10 ribu peserta yang terdiri dari pihak serikat buruh, mahasiswa, pemuda, dan kaum tani. Selain wilayah Jakarta, aksi yang dilakukan oleh Gebrak yakni beberapa kota lainnya.
Sunarno mengatakan, ia tidak khawatir aksinya bakal bentrok dengan buruh yang bakal hadir dalam agenda Mayday Fiesta. Ia justru khawatir, aksinya bakal dibenturkan dengan aparat kepolisian maupun TNI.
“Kami yakin tidak akan terjadi benturan atau keos gitu ya, karena kami sama-sama buruh yang ingin memperjuangkan hak-hak buruh. Tapi kami justru khawatir kami akan berbenturan dengan pihak aparat ya, terutama polisi dan TNI,” jelasnya.
Adapun ada lima tuntutan yang bakal disampaikan Gebrak, yakni cabut UU Cipta Kerja beserta turunannya.
Kemudian, segera sahkan RUU PRT, guna memberikan jaminan hukum bagi para pekerja rumah tangga. Selanjutnya, Gebrak juga meminta penghentian penggusuran pemukiman dan tanah-tanah adat.
Gebrak juga meminta agar menghentikan proyek-proyek PSN yang merusak lingkungan hidup. Terakhir, meminta cabut UU TNI, tolak militer masuk kampus, pabrik dan desa, dan kembalikan militer ke barak.
