Infografis
Keduanya diduga kuat terlibat dalam tindak kekerasan yang menyebabkan kematian salah satu warga SAD.
Peristiwa ini menyoroti kembali rentannya relasi antara komunitas lokal tradisional dan kepentingan korporasi, khususnya di wilayah-wilayah konflik agraria.
Masyarakat SAD, yang hidup secara nomaden dan memiliki ikatan kuat dengan alam, kerap mengalami gesekan dengan perusahaan yang mengelola lahan dalam skala besar di wilayah adat mereka.
Gubernur Jambi, Al Haris, angkat bicara dan menegaskan bahwa kondisi di lokasi kejadian kini sudah berangsur kondusif.
"Saya dapat informasi dari Kepala Kesbangpol, sudah ada solusi dan kondisi di sana telah kondusif hari ini," ujarnya di Jambi, Kamis (1/5/2025).
Al Haris menyebut, kejadian semacam ini bukan kali pertama terjadi, dan penyelesaiannya akan melibatkan banyak pihak, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, perusahaan, tokoh adat, serta komunitas SAD sendiri.
Menurut Gubernur Jambi Al Haris, pola penyelesaian paling ideal dalam konflik antara masyarakat adat dan pihak perusahaan adalah dengan mengedepankan pendekatan perdamaian yang mengintegrasikan dua pilar penting: hukum positif dan hukum adat.
Ia menilai, penyelesaian semacam ini tidak hanya mencerminkan keadilan formal melalui jalur hukum negara, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh komunitas adat seperti Suku Anak Dalam (SAD).
Pendekatan hibrida ini diyakini mampu meredam konflik berkepanjangan karena melibatkan rasa keadilan dari kedua belah pihak—baik menurut norma negara maupun tradisi leluhur.
Baca Juga: Rasa Tak Bohong: Pempek Uduy, Sensasi Kuliner yang Wajib Dicoba di Jambi
Dalam konteks ini, peran tokoh adat, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan menjadi krusial untuk membangun ruang dialog yang inklusif dan menjembatani kesenjangan pemahaman antara komunitas adat dan dunia industri modern.
