Suara.com - Keputusan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi atau pengampunan kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, tak hanya menuai dukungan, tapi juga kritik. Oleh beberapa pegiat hukum, keputusan ini dinilai sebagai sebuah blunder hukum yang berpotensi mencederai prinsip keadilan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menilai pemberian abolisi ini sangat tidak tepat secara hukum dan justru kontraproduktif bagi Tom Lembong sendiri. Pasalnya, abolisi secara aturan diberikan kepada seseorang yang status hukumnya sudah final dan berkekuatan tetap (inkrah). Sementara, kasus Tom Lembong saat ini masih dalam proses banding.
"Secara regulasi, abolisi itu hanya diberikan kepada orang terbukti bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sementara terhadap Tom Lembong belum ada putusan inkrah," kata Irvan di Medan, dilansir Antara, Minggu (3/7/2025).
Ironisnya, menurut LBH Medan, niat baik presiden untuk menghentikan penuntutan ini malah bisa menciptakan persepsi publik yang keliru. Langkah ini seolah-olah mengonfirmasi bahwa Tom Lembong memang bersalah, padahal proses hukumnya belum selesai.
"Pemberian abolisi ini justru menimbulkan kesan seolah-olah Tom Lembong telah melakukan tindak pidana," jelas Irvan.
LBH Medan berpendapat, vonis 4,5 tahun penjara atas kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong adalah bentuk kriminalisasi kebijakan. Mereka meyakini Tom Lembong seharusnya divonis bebas karena tidak ada bukti niat jahat (mens rea) atau keuntungan pribadi yang ia terima.
"Kebijakan impor gula adalah kewenangan seorang menteri menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula nasional. Menjerat kebijakan tersebut dengan pasal korupsi adalah bentuk dugaan kriminalisasi," papar Irvan.
Oleh karena itu, langkah banding yang ditempuh Tom Lembong saat ini dianggap sebagai jalan yang paling tepat untuk memulihkan nama baiknya melalui jalur hukum.
Lebih jauh, LBH Medan mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terkait kasus ini. Mereka menilai kasus importasi gula ini telah menimbulkan kegaduhan publik dan melanggar hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum.
"Kasus itu menjadi sorotan luas dari masyarakat, akademisi, politisi, dan pakar hukum, sehingga dibutuhkan langkah korektif proses penegakan hukum agar tidak terulang di masa depan," kata Irvan.
TERPOPULER
