Infografis
Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan janji konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seiring momentum Hari Pendidikan Nasional.
Di balik berbagai perayaan dan seremonial, kenyataannya masih banyak jutaan anak Indonesia belum bisa menikmati hak dasarnya atas pendidikan serta akses gizi yang baik.
Komisioner KPAI Kluster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Agama, Aris Adi Leksono, mengingatkan bahwa masalah akses gizi bagi anak tidak bisa dilepaskan dari realitas ketimpangan sosial yang masih kuat di Indonesia.
Salah satu sorotan utamanya ialah masih ada 4 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah.
"Negara kita juga masih menghadapi angka putus sekolah yang mencapai 4 juta anak di Indonesia tidak bersekolah, yang sebagian dari data tersebut adalah anak anak disabilitas, anak berkebutuhan khusus serta anak gangguan kejiwaan dan perilaku karena berbagai sebab," kata Aris dalam keterangannya, Jumat (2/4/2025).
Data KPAI, ada tujuh daerah dengan angka putus sekolah tertinggi, di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Rata-rata ada tiga penyebab anak tidak sekilah, karena belum pernah bersekolah, keluar dari sekolah dan memilih tidak melanjutkan.
KPAI juga menyoroti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa pertumbuhan anak tertinggi bukan berada di keluarga tingkat atas dan menengah, tetapi berada di keluarga rentan miskin dan miskin.
"Dengan rata rata pendidikan 9 tahun yang di terima keluarga rentan miskin dan miskin. Kemudian sering berada dalam situasi pekerjaan yang tidak layak, tempat tinggal yang tidak layak dan sanitasi yang buruk," lanjut Aris.
Tingginya angka kelahiran itu, menurut Bappenas, menyebabkan munculnya angka kemiskinan ekstrim.
Baca Juga: Agar Hardiknas Berkesan: 7 Ide Merayakannya di Sekolah yang Edukatif dan Fun
Dia menekankan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam kondisi gizi buruk akan kesulitan belajar, baik di dalam kelas maupun dalam kehidupan. Pada akhirnya, pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa perhatian terhadap aspek lain yang mendasar.
"Sehingga perlu keberpihakan terhadap akses gizi seimbang, termasuk susu," imbuh Aris.
Terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memberi pesan agar anak-anak dari keluarga prasejahtera jangan sampai mengalami putus sekolah. Kemendasmen kata dia, berupaya untuk terus membantu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.
Ia menyampaikan pesan tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 2 Mei.
“Jangan pernah merasa tidak ada biaya untuk belajar, jangan pernah merasa bahwa karena kekurangan biaya anak-anak harus berhenti sekolah. Insya Allah pemerintah akan berusaha membantu,” kata Mendikdasmen Mu'ti dalam sambutannya pada kegiatan Peninjauan untuk Mendukung Program Revitalisasi 10 Ribu Sekolah dan Perayaan Hardiknas 2025 di SDN 02-03 Leuwibatu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat.
Ia menyebutkan salah satu bantuan dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat prasejahtera ialah bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Untuk itu, Mu'ti pun mengajak empat pusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, masyarakat dan media dapat saling bersinergi membangun ekosistem pendidikan bermutu untuk semua, termasuk menyebarluaskan informasi mengenai berbagai bantuan pendidikan yang disalurkan pemerintah.
Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan beberapa program prioritas pendidikan, diantaranya pembangunan dan renovasi 10.440 sekolah hingga berbagai bantuan untuk guru.
Adapun 4 program pendidikan yang akan diluncurkan pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, ialah:
- Revitalisasi sekolah
- Digitalisasi pendidikan
- Bantuan kuliah untuk guru
- Bantuan untuk guru honorer.
