Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjelaskan kepada para guru dan dosen bahwa gratifikasi bukan rezeki.
“Harus dibedakan mana rezeki, dan mana gratifikasi,” kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Humat (2/5/2025).
Untuk itu, Wawan mengatakan bahwa KPK selalu memberikan sosialisasi dan kampanye secara formal maupun informal kepada para guru dan dosen pengertian gratifikasi.
Dia menjelaskan bahwa sosialisasi maupun kampanye tersebut dilakukan hampir setiap tiga bulan sekali kepada guru atau dosen yang sudah atau baru ingin mengajar pendidikan antikorupsi.
“Jadi, tiap tiga bulan sekali kami melakukan webinar untuk meningkatkan kapasitas mereka mengenai antikorupsi, termasuk kepada kepala sekolahnya juga demikian, dosen-dosennya demikian,” ujar Wawan.
Menurut dia, pelaksanaan mengenai webinar dengan pembahasan soal gratifikasi kepada para dosen akan dilakukan pada 15 Mei 2025.
“15 Mei nanti ada webinar khusus untuk dosen-dosen antikorupsi se-Indonesia. Nanti pembicaranya ada dari pimpinan kami, kemudian Mendiktisaintek (Brian Yuliarto) juga akan memberikan keynote (paparan),” ucap Wawan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo juga menegaskan bahwa institusinya tidak pernah berhenti memberikan edukasi terkait gratifikasi atau pendidikan antikorupsi.
Dia menjelaskan edukasi terkait gratifikasi penting dalam konteks pendidikan karena bisa berpengaruh terhadap pemberian nilai siswa atau mahasiswa.
Baca Juga: Siang Ini Prabowo Hadiri Hardiknas di SDN Cihampar 5 Bogor
“Tadinya akan memberikan nilai yang tidak lulus, tetapi karena ada gratifikasi, maka dia memberikan suatu kelulusan. Di sini mencerminkan adanya tidak ada keadilan atau suatu yang koruptif,” tutur Ibnu.
Dengan begitu, KPK berkomitmen untuk terus menyampaikan sosialisasi dan kampanye soal antikorupsi untun mencegah gratifikasi di bidang pendidikan.
Kata Mendikdasmen
Terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memberi pesan agar anak-anak dari keluarga prasejahtera jangan sampai mengalami putus sekolah. Kemendasmen kata dia, berupaya untuk terus membantu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.
Ia menyampaikan pesan tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 2 Mei.
“Jangan pernah merasa tidak ada biaya untuk belajar, jangan pernah merasa bahwa karena kekurangan biaya anak-anak harus berhenti sekolah. Insya Allah pemerintah akan berusaha membantu,” kata Mendikdasmen Mu'ti dalam sambutannya pada kegiatan Peninjauan untuk Mendukung Program Revitalisasi 10 Ribu Sekolah dan Perayaan Hardiknas 2025 di SDN 02-03 Leuwibatu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat.
Ia menyebutkan salah satu bantuan dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat prasejahtera ialah bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Untuk itu, Mu'ti pun mengajak empat pusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, masyarakat dan media dapat saling bersinergi membangun ekosistem pendidikan bermutu untuk semua, termasuk menyebarluaskan informasi mengenai berbagai bantuan pendidikan yang disalurkan pemerintah.
Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan beberapa program prioritas pendidikan, diantaranya pembangunan dan renovasi 10.440 sekolah hingga berbagai bantuan untuk guru.
Adapun 4 program pendidikan yang akan diluncurkan pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, ialah:
- Revitalisasi sekolah
- Digitalisasi pendidikan
- Bantuan kuliah untuk guru
- Bantuan untuk guru honorer.
