Suara.com - Menteri Koordinaror bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mewanti-wanti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tak membuat kebijakan secara sendiri.
Hal itu ditegaskan Cak Imin usai Dedi Mulyadi menjadi sorotan karena ingin menerapkan vasektomi atau steril bagi laki-laki dewasa sebagai syarat penerimaan Bantuan Sosial atau Bansos.
Cak Imin awalnya menegaskan, jika penerima bangsos tak perlu memenuhi syarat demikian.
"Nggak ada, nggak ada. Nggak ada syarat itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Ia pun lantas menegaskan, jika kepala daerah tak boleh buat kebijakan sendiri atau yang berbeda dari pemerintah pusat.
"Aturan nggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.
Pada Senin (28/4), Dedi menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.
Seluruh bantuan pemerintah nanti, kata dia, akan diintegrasikan dengan KB.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Cuek Diancam Ormas Hercules: Saya Tidak Akan Pernah Mendengarkan
"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," ucapnya seperti ikutip dari Antara.
Dedi menekankan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki atau vasektomi.
"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," katanya.
Ditolak MUI
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan penolakan terhadap usulan sterilitas pria melalui prosedur vasektomi yang belakangan dikemukakan oleh Dedi Mulyadi.
MUI menilai, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam karena bersifat permanen dan berpotensi menghilangkan kemampuan reproduksi secara mutlak.
