Infografis
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim anak-anak yang dianggap nakal menjalani pendidikan di barak militer tidak melanggar HAM.
“Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).
Pigai lantas menjelaskan, bahwa corporal punishment ialah hukuman fisik seperti mencubit atau menjewer peserta didik sebagaimana yang kerap dilakukan tenaga pendidik di masa lalu.
Menurut dia, kebijakan yang dilakukan Dedi Mulyadi ini tidak memberikan hukuman fisik kepada siswa yang dianggap nakal sehingga tidak melanggar HAM.
Sebab, Pigai meyakini kebijakan Dedi untuk memberikan pendidikan kepada siswa yang dianggap nakal di barak TNI justru akan memberikan pelatihan mental, disiplin, tanggung jawab hingga pembentukan karakter.
“Kalau itu, menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Pigai.
“Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Itu sikap kami,” tandas dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program pendidikan karakter yang kontroversial dari pengamat hingga mantan Komisi Perlindungan Anak dengan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan.
Program ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan disiplin siswa melalui pelatihan semi-militer yang melibatkan TNI dan Polri di wilayah Jabar.
Baca Juga: Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi dari Dua Sisi, Berpotensi Jadi Jokowi Jilid 2?
Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, seperti Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, program ini juga menuai kritik dari Komnas HAM dan pengamat pendidikan yang khawatir terhadap dampak psikologis dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Dedi Mulyadi sapaan akrab Kang DM menegaskan bahwa program ini dilakukan atas persetujuan orang tua siswa dan bertujuan untuk memberikan solusi nyata terhadap kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan.
Mantan Bupati Purwakarta ini menyatakan bahwa pendekatan ini bukan bentuk pemaksaan, melainkan upaya pembinaan karakter bagi siswa yang sulit diatur.
Namun, pengamat pendidikan menilai bahwa pendekatan militeristik dapat memberikan stigma negatif bagi siswa dan memperparah kondisi psikologis mereka, serta menekankan pentingnya peran sekolah dan orang tua dalam mendidik anak-anak.
Program ini telah dilaksanakan di beberapa daerah, seperti Purwakarta dan Bandung, dengan melibatkan puluhan siswa yang mengikuti pendidikan karakter di barak militer.
Meskipun demikian, perdebatan mengenai efektivitas dan dampak jangka panjang dari program ini masih berlangsung di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan. Bahkan, pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah saat ini menyoroti terobosan Dedi Mulyadi tersebut.
Puluhan Siswa SMP di Cianjur Masuk Barak
Sementara itu, dari laporan terkini, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melaksanakan program pembinaan bagi siswa bermasalah di barak militer bagi 30 orang siswa SMP di Cianjur pada Selasa (6/5), di mana siswa tersebut akan diantarkan orang tuanya masing-masing.
Bupati Cianjur Mohamad Wahyu Ferdian di Cianjur Senin (5/5/2025), mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan dan pendataan terhadap siswa SMP bermasalah yang terlibat kenakalan dan mencatat 30 orang siswa yang kerap terlibat tawuran, kekerasan dan mabuk-mabukan.
"Pemantauan dilakukan ke sejumlah wilayah di Cianjur, di mana terdapat puluhan siswa SMP yang bermasalah, sehingga melakukan koordinasi dengan orang tua menawarkan jalan pembinaan yang mendapat respons positif," katanya sebagaimana dilansir Antara.
Pembinaan di barak, ungkap dia, difokuskan untuk siswa tingkat SMP, sedangkan untuk siswa tingkat SMA/SMK sederajat akan disatukan dalam program yang sama di tingkat provinsi.
"Kami fokuskan untuk siswa SMP dulu, kalau yang SMA/SMK sederajat akan ditangani di provinsi, di mana puluhan siswa bermasalah akan diantar orang tuanya masing-masing ke barak pada Selasa," katanya.
Dia menambahkan, sebagian besar orang tua siswa bermasalah dengan sukarela menitipkan anak mereka untuk mendapat pembinaan di barak militer dengan harapan dapat berubah menjadi lebih baik demi masa depan yang masih panjang.
Pemerintah Kabupaten Cianjur mulai menerapkan pembinaan di barak bagi siswa yang dianggap bermasalah atau nakal dengan pendekatan pendidikan bela negara bekerja sama dengan Kodim 0608 Cianjur.
Bupati Kabupaten Cianjur Mohamad Wahyu Ferdian sudah menandatangani MoU dengan Kodim 0608 Cianjur dan Yonif Raider 300/Brajawijaya untuk pelaksanaan program pembinaan tersebut, serta melibatkan kepolisian dan BNN.
"Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen kami memperbaiki kualitas generasi muda Cianjur, mereka yang dianggap bermasalah atau nakal seperti terlibat tawuran, mabuk, hingga penyimpangan seksual akan mendapat pembinaan di barak," katanya.
Pihaknya berharap pembinaan yang diberikan pada siswa bermasalah dapat menjadikan mereka lebih baik sehingga dapat menjadi kebanggaan sekolah, orang tua dan lingkungan sekitar, sehingga tidak lagi melakukan kesalahan di kemudian hari.
