Suara.com - Eks Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Riezky Aprilia mengaku pernah ditawarkan jabatan jika bersedia mundur sebagai calon anggota legislatif terpilih pada Pileg 2019 agar bisa digantikan oleh Harun Masiku.
Hal itu disampaikan Riezky saat memberikan keterangannya dalam sidang dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Riezky menjelaskan bahwa tawaran itu disampaikan oleh Eks Politikus PDIP Saeful Bahri yang juga merupakan mantan terpidana kasus suap terhadap mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Menurut Riezky, Saeful menyampaikan tawaran jabatan untuknya saat mengunjunginya di Singapura. Bukan hanya Saeful, tawaran juga datang dari Advokat PDIP yang kini menjadi tersangka dalam kasus suap ini pula, yaitu Donny Tri Istiqomah.
“Pas di Singapura itu si Saeful ngomong (tawaran jabatan),” kata Riezky di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
“Apa yang dikatakan Saeful pada waktu itu?” tanya jaksa.
“Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM, nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu gitu. Kalau Donny menyampaikan kan nanti bisa jadi komiasaris macam-macam walaupun konteksnya saya nggak tau serius atau bercanda gitu loh,” tandas Riezky.
Dalam kasus ini, Riezky Aprilia menjadi pihak yang saat itu dianggap memenuhi syarat untuk menggantikan Nazarudin Kiemas sebagai calon anggota legislatif terpilih oleh KPU RI pada Pileg 2019.
Dakwaan Jaksa KPK
Dalam sidang sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Drama Kasus Hasto PDIP di KPK
Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
TERPOPULER
