Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kabinet Merah Putih Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengultimatum agar semua warga negara mesti taat terhadap konstitusi. Bahkan, mantan Menko Polhukam itu meminta agar warga yang tidak mematuhi konstitusi agar segara meninggalkan Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Luhut menyusul adanya desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digulirkan oleh Forum Purnawirawan TNI AD. Sederet tokoh yang turut menandatangani tuntutan yang berisi delapan petisi itu di antaranya adalah mantan Wapres Jenderal (Purn) Try Sutrisno dan mantan Menteri Agama (Menag) Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
Seusai mengikuti acara halalbihalal dengan purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025), Luhut awalnya meminta agar semua pihak tidak ikut terprovokasi atas mencuatnya desakan pemakzulan terhadap Wapres Gibran.
"Ya iya makanya itu, siapa pun dia jangan sampai bisa dipecah belah dengan keadaan dunia seperti sekarang. Ingat, presiden sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas," beber Luhut Binsar Pandjaitan ditulis pada Rabu (7/5/2025).
Luhut pun menyebut jika semua warga negara mesti mengikuti aturan yang sudah tertuang dalam konstitusi negara. Kepada pihak-pihak yang tidak mau menaati konstitusi, Luhut menyarankan agar mereka segera pergi dari Indonesia.
"Iyalah harus taat. Kalau kau tidak taat konstitusi, jangan tinggal di Indonesia," beber pria lulusan Akmil pada 1970 itu.
Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, terdiri dari pensiunan jenderal TNI, menyampaikan delapan sikap mereka terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Delapan pernyataan sikap itu, diantaranya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo kecuali pembangunan IKN, dan ada juga usul pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.
Pernyataan sikap itu ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan ada juga Wapres Ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Bantah Prabowo Tegur Panglima TNI
Baca Juga: Mahfud MD: Kebijakan Jokowi Sebagai Presiden Tetap Sah Meski Ijazahnya Terbukti Palsu
Sebelumnya, Luhut juga menanggapi soal adanya teguran dari Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Informasi tersebut beredar sebagai buntut adanya keputusan melakukan mutasi anak Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo dari posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).
Luhut pun menegaskan bahwa tidak ada perihal tersebut. Menurutnya, pembatalan mutasi dalam tubuh TNI memang bisa saja dilakukan.
"Ah nggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Nggak ada hal yang aneh-aneh kok itu," kata Luhut di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5 Mei 2025 .
Ia bahkan memastikan bahwa tidak ada teguran yang dilakukan Presiden Prabowo kepada Jenderal Agus Subiyanto karena keputusan melakukan mutasi terhadap Letjen Kunto Arief, sebelum dibatalkan.
"Nggak ada, saya tahu itu," kata Luhut.
