Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) meluncurkan kartu baru untuk 15 golongan yang digratiskan untuk menaiki angkutan umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT.
Kartu baru itu diterbitkan oleh Bank DKI bernama JakMob.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan 15 golongan tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta, pensiunan ASN, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, dan Tim Penggerak PKK atau Juru Pemantau Jentik (Jumantik).
Selanjutnya, buruh bergaji setara UMP, lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia), penyandang disabilitas, anggota veteran, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, pengurus masjid, guru PAUD, dan anggota TNI/Polri.
"Hari ini saya mencanangkan untuk 15 golongan masyarakat yang akan kita bebaskan atau gratiskan," ujar Pramono kepada wartawan, Senin (12/5/2025).
Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo mengatakan, selain menggunakan kartu JakMob untuk pembayaran dengan cara tap-in, 15 golongan itu juga dapat menggunakan aplikasi JakLingko.
Nantinya jika kartu tertinggal, maka mereka masih dapat memanfaatkan fasilitas gratis naik transportasi publik menggunakan telepon genggam.
Kartu JakMob sendiri berlaku selama enam bulan. Begitu masa berlaku habis, mereka bisa mengajukan perpanjangan di aplikasi.
Menurutnya, kartu ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung inklusi sosial dan mobilitas masyarakat Jakarta melalui layanan keuangan yang terintegrasi dengan transportasi publik.
Baca Juga: Pramono Ancang-ancang Resmikan Rute Baru Transjabodetabek Pekan Depan, Rutenya di Mana Saja?
"Kami percaya akses transportasi yang merata dan terjangkau akan membuka peluang ekonomi dan sosial yang lebih luas. Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung layanan publik yang memudahkan kehidupan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan," jelasnya.
Kartu Layanan Gratis ini dapat digunakan untuk naik Transjakarta secara non-tunai dan akan terhubung dengan sistem tiket elektronik milik PT Transportasi Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung resmi meluncurkan program penggratisan transportasi umum untuk 15 golongan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada Rabu (7/5/2025). Dalam kesempatan itu, ia juga meresmikan kawasan integrasi Transport Hub Dukuh Atas.
15 golongan itu adalah PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP. Mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di Bank DKI.
Sedangkan pendaftaran melalui Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta berlaku bagi penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, serta golongan Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma, dan Posyandu.
Pramono mengatakan, penggratisan ini juga berlaku untuk bus Transjakarta yang melintasi daerah penyangga.
"Secara khusus pada hari ini tadi saya juga mencanangkan untuk 15 golongan yang akan kita bebaskan dan dalam ke depan bukan hanya bebas dalam Transjakarta tetapi juga Transjabodetabek," ujar Pramono.
Bersama jajarannya, Pramono sempat melihat Transport Hub Dukuh Atas. Bertepatan dengan instruksinya menaiki angkutan umum di Hari Rabu, Pramono juga tak mengendarai kendaraan pribadi hari ini.
"Tadi saya bersama dengan jajaran MRT, Transjakarta, dan juga Bank DKI bersama dengan pejabat Balai Kota melihat fasilitas Transport Hub yang ada di tempat ini," kata Pramono.
Menurut Pramono, fasilitas di Transport Hub sudah sangat memadai. Namun, integrasi antara moda transportasi umum belum terlaksana dengan baik.
"Saya sudah minta kepada jajaran Balai Kota dan juga Transjakarta, Dirut MRT untuk segera mempersiapkan itu," ujar Pramono.
"Dan nanti saya akan berbicara dengan Bapak Menteri Perhubungan supaya fasilitas yang sudah baik di tempat ini bisa terkoneksi LRT, MRT, Transjakarta, dan KRL," tambahnya.
Meski demikian, Politisi PDIP itu menilai integrasi belum terlaksana karena adanya ego sektoral. Namun, dia bakal berusaha mengintegrasikan seluruh moda transportasi umun.
"Kenapa dulu belum bisa dilakukan? Menurut saya salah satu hal sering kali ego sektoral dan untuk itu saya akan keliling untuk supaya apa yang menjadi handicap kemarin di tempat ini bisa diselesaikan dengan baik," pungkas Pramono.
