Infografis
Ray mengaku, pelibatan TNI dalam ranah pegamanan hanya bisa dilakukan selama mendapat persetujuan dari presiden. Sebab, hanya presiden yang diberi kewenangan untuk mendapat menggerakan TNI untuk tugas-tugas yang bukan merupakan kewenangan mereka.
“Tugas pengamanan, jelas bukanlah kewenangan yang dibebankan kepada TNI. Maka amat sangat mengherankan bila TNI malah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan untuk pengamanan kantor-kantor Kejaksaan,” ujarnya.
Ray menilai, sebaiknya Prabowo Subianto selaku Kepala Negara seharusnya segera melakukan koreksi agar TNI tidak melampaui kewenangan dan dapat dilihat tidak memiliki dasar hukum.
“Presiden harus 'mendisiplinkan' baik kejaksaan maupun TNI. Sebab, salah satu ikon TNI itu adalah disiplin. Presiden jangan sampai membiarkan kewenangan yang tidak diatur dilaksanakan oleh lembaga manapun,” tandasnya.
Harus Ada Penjelasan dari TNI
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, harus ada penjelasan tegas dari TNI mengenai kebijakannya mengamankan kejaksaan di seluruh wilayah Indonesia.
Dia mengatakan, TNI juga harus mampu menjelaskan SOP (prosedur operasi standar) atau aturan yang memungkinkan bagi TNI untuk bisa memberi dukungan pengamanan ke jajaran kejaksaan.
"Harus ada penjelasan secara tegas apakah itu SOP-nya seperti itu atau tidak," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Menurut dia, jangan sampai publik justru menilai negatif atas langkah yang dilakukan TNI tersebut.
Baca Juga: Muhammadiyah Ikut Kritik: Bukan Tugas Tentara Amankan Kejaksaan, Secara Moral Perintah Harus Ditarik
Dia pun meminta agar TNI mengungkapkan sejelas-jelasnya kebijakan itu agar publik tak berpikiran yang tidak benar.
