REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyebut Kementerian Kesehatan terlalu sering lakukan framing negatif atau citra yang buruk terhadap pendidikan kedokteran. Hal itu dinilai berdampak terhadap penurunan kepercayaan masyarakat pada dokter dalam negeri.
Dekan FKUI Prof Ari Fahrial Syam menyebutkan, framing negatif yang terjadi menyoroti berbagai hal, mulai dari bullying hingga isu biaya pendidikan kedokteran.
"Framing yang selalu dibuat terkait bullying, misalnya berita tiga tahun lalu, diangkat lagi. Belum lagi sebutan PPDS yang terkesan hanya bisa untuk orang kaya saja, padahal kita semua di sini yang duduk di depan, dengan latar belakang pekerjaan orang tua macam-macam, tidak ada yang dari profesor, anak dokter," kata Ari dalam konferensi pers di Aula kampus FKUI, Salemba, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Di FKUI sendiri, lanjut Ari, mahasiswa kedokteran dengan latar belakang dari keluarga dokter hanya sedikit. Menurutnya, jumlahnya tidak sampai 10 persen. Karena itu, dia heran kalau saat ini muncul anggapan sentimen bila ada anak dokter yang ingin melanjutkan karir seperti orangtuanya.
Sehingga, Ari menekankan, tidak ada perlakuan khusus dan istimewa yang diberikan selama program pendidikan berlangsung.
"Jadi intinya pernyataan yang sama diulang terus, mohon maaf, seperti kaset berputar saja," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman menekankan kalau pihaknya tidak pernah bermaksud menimbulkan kesan negatif terhadap profesi dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.
"Penjelasan yang disampaikan selama ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta di lapangan, khususnya terkait proses pendidikan dokter spesialis, demi melindungi peserta didik dari praktik perundungan/kekerasan yang tidak sejalan dengan semangat profesionalisme," kata Aji dalam keterangannya secara terpisah.
Kecewa Kemenkes Era Prabowo
Diberitakan sebelumnya, ratusan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyampaikan seruan keprihatian atas berbagai kebijakan kesehatan dan pendidikan kesehatan yang belakangan dilakukan pemerintah.
Berbagai kebijakan dari Kementerian Kesehatan itu dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis, sehingga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Salah satu yang mereka kritisi ialah sikap pemerintah yang semakin jarang melibatkan akademisi dan ahli dalam membuat kebijakan, terurama terkait dengan kesehatan.
"Kini kami prihatin karena kebijakan kesehatan nasional saat ini menjauh dari semangat kolaboratif tersebut. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru berisiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis, yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat," ucap Guru besar FKUI Prof Iris Rengganis dalam konferensi pers di Aula kampus FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).
Iris menegaskan kalau penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas memerlukan kerja sama erat dengan fakultas kedokteran. Sementara pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan mengancam ekosistem pendidikan kedokteran.
"Selama ini, dosen yang juga berpraktik sebagai dokter di rumah sakit pendidikan menjalankan peran layanan, pengajaran, dan riset secara terpadu. Pemisahan peran ini akan merusak sistem yang sudah berjalan dengan haik dan menurunkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran dan dokter muda," tuturnya.
Dekan FKUI prof Ari Fahrial Syam menambahkan, komunikasi sebernarnya sudah dilakukan dengan pihak Kementerian Kesehatan, bahkan sejak perumusan RUU Kesehatan masih dalam pembahasan.
Prof Ari menekankan kalau para guru besar selalu menuntut dukungan pendidikan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan UU dan Peraturan Pemerintah.
"Tapi pada kenyataannya kami kecewa, itu tidak sesuai. Misalnya di dalam penentuan kolegium. Koligium itu harus mengikuti undang-undang dan kami setuju bahwa kolegium itu terdiri dari para guru besar, para pakar yang ada di bidangnya. Tapi pada kenyataannya proses yang berjadi adalah pemilihan dilakukan berdasarkan voting kemudian ditentukan oleh Menteri Kesehatan," tutur Ari.
Dia melanjutkan kalau penilaian Menteri Kesehatan dan jajaran Kementerian Kesehatan itu justru ditentukan bukan berdasarkan kualitas terbanyak.
"Kalau kita bicara soal voting, tapi yang nampaknya sesuai dengan keinginan Kementerian Kesehatan," imbuhnya.
TERPOPULER
