Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertemu dengan jajaran pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin (19/5/2025).
Pertemuan ini dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Dari pertemuan itu, Dedi menjelaskan bahwa pihaknya perlu melakukan upaya mengefesiensikan, mengerealokasikan seluruh belanja pemerintah, dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, dan jaringan listrik.
“Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome dan benefit kepentingan masyarakat,” kata Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).
Dalam pertemuan itu pula, Dedi mengaku mendapatkan upaya strategis untuk menyinergikan berbagai kebijakan agar mengarah pada peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan meningkatkan kualitas kesehatan warga.
“Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya,” ujar Dedi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bachtiar Ujang Purnama menjelaskan langkah strategis yang sempat disampaikan Dedi dalam pertemuan itu.
“Beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat,” kata Bachtiar.
Pada prinsipnya, lanjut dia, sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.
"Ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan,, kemudian pelaksanaannya dimana bahwa itu harus ada yang mengawasi,” ucap Bachtiar.
Adapun salah sau program yang didiskusikan dalam pertemuan ini ialah mengirim anak yang dianggap nakal ke barak dengan realokasi anggaran sebesar Rp 5 triliun.
“Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” ungkap Dedi.
Selain itu, Dedi mengungkapkan pertemuan hari ini membahas soal alokasi belanja publik yang tidak berimbas pada kepentingan publik seperti anggaran belanja Rp 700 miliar untuk TIK di bidang pendidikan. Padahal, lanjut dia, yang lebih diperlukan untuk pendidikan ialah ruang kelas yang baru.
“Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru,” tambah pria yang akrab disapa KDM itu.
Mereka juga membahas belanja rutin perjalanan dinas pemerintah ketika yang dibutuhkan oleh pemerintah ialah jalan bersama rakyat, bukan perjalanan dinas.
TERPOPULER
