Infografis
Suara.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk segera menghentikan program pendidikan bela negara di barak militer bagi siswa sekolah bermasalah yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Berdasarkan hasil temuan dari pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), FSGI memandang kalau Kemendikdasmen seharusnya telah mengambil sikap tegas terhadap program tersebut.
"Kami meminta Menteri Pendidikan Dasar Menengah agar segera mengambil tindakan dengan menghentikan pengiriman siswa nakal ke barak militer di Jawa Barat. Karena kegiatan ini tidak memiliki landasan psikologis dan pedagogik yang jelas,” kata Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).
Menurut Fahriza, hasil pengawasan KPAI menunjukkan kalau pendidikan anak nakal di barak militer ternyata tidak disiapkan dengan matang. Sehingga tidak sesuai dengan marwah kegiatan pendidikan yang sesuai peraturan perundangan pendidikan.
Adapun temuannya dari KPAI itu sebagai berikut:
- Metode pembelajaran yang berbeda: dalam proses pembelajaran pada 2 lokasi yang diawasi terdapat metode dan model pembelajaran yang berbeda.
- Tidak adanya panduan rekruitmen peserta: ketidakseragaman proses rekrutmen yang dilakukan, tanpa ada asesmen bahkan ada siswa yang memperoleh ancaman tidak naik kelas jika tidak ikut program.
- Pelaksanaan pembelajaran tidak jelas karena perbedaan jenjang pendidikan peserta: dalam pelaksanaan pembelajaran siswa yang berasal dari jenjang berbeda dan kelas yang berbeda tetapi pada saat pembelajaran di kelas dijadikan satu.
- Pengemblengan fisik berdampak kelelahan pada peserta didik: kegiatan fisik yang intens itu mengakibatkan siswa kelelahan saat belajar di kelas dan tidak fokus.
- Minim pemahaman perlindungan anak dalam implementasinya: para pembina pada kegiatan itu dinilai banyak yang belum memahami perlindungan khusus dalam pengangan anak-anak yang bermasalah.
"Atas dasar hasil pengawasan KPAI tersebut, maka sudah seharusnya Kemendikdasmen yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab segera melakukan monitoring dan evaluasi," pungkas Fahriza.
Respons Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritik yang disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perihal program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak.
Dia menilai KPAI seharusnya tidak hanya mengoreksi kekuarangan dari sebuah program untuk penanganan masalah yang dia anggap darurat.
Baca Juga: Pratama Arhan Diaduin Mertua ke Kang Dedi Mulyadi karena Malas Salat
“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita,” kata Dedi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).
Menurut dia, ada ribuan anak yang dianggap bermasalah di Jawa Barat. Dia menilai KPAI harusnya mendidik mereka untuk menyelesaikan masalah.
“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem, dan KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai itu,” ujar Dedi.
“Kan bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya kemudian rasa empatinya bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan itu di sekolah,” tambah dia.
Pria yang akrab disapa Kang Demul (KDM) itu menegaskan akan ada ratusan anak yang kembali dikirim ke barak dan bila program ini sudah terkoneksi dengan kabupaten/kota, jumlah anak yang akan dikirim ke barak mencapai ribuan.
“Besok ada 273 yang akan lulus dari Dodik Lembang, setelah itu nanti akan ada angkatan baru lagi. Nanti mungkin kalau dari 1000 atau 1500 atau 2000 atau 5000 kalau terkoneksi dengan kabupaten kota mungkin 15 ribu sampai 20 ribu yang dikelola oleh kita, KPAI mengambil berapa?” tandas Dedi.
