REGIONAL:
Suara.com - Program pendidikan karakter yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik. Tak tanggung-tanggung, kali ini kritik datang dari Anggota Komisi X DPR RI yang juga dikenal sebagai aktivis sosial, dr. Gamal Albinsaid.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dr. Gamal menyentil keras arah kebijakan Gubernur Jawa Barat tersebut yang dinilainya tidak tepat sasaran.
Dalam unggahannya, dr. Gamal mempertanyakan urgensi dan efektivitas pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 6 miliar untuk program tersebut.
Pasalnya, dana tersebut kata dia "hanya" menyasar 900 anak yang disebut sebagai "nakal", "sulit dibina", atau bahkan terindikasi melakukan tindak kriminal. Ia menekankan pentingnya prioritas dalam kebijakan pendidikan di Jawa Barat.
“Anggaran 6 miliar APBD untuk 900 yang disebut anak nakal tadi, itu perlu kita bandingkan dengan data yang menunjukkan anak di Jabar yang tidak bersekolah jumlahnya 658.831, dropout 164.000, lulus tidak melanjutkan 198.000, dan belum pernah bersekolah 295.000,” tulis dr. Gamal seperti Suara.com kutip pada Senin (19/5/2025).
“Jadi saya pikir Pak Gubernur punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masalah besar ini dengan kajian yang mendalam daripada mencoba satu ide kebijakan tanpa dasar yang memadai,” tambah dia lagi.
Pernyataan dr. Gamal pun memantik perdebatan lebih luas soal bagaimana seharusnya pendekatan negara terhadap masalah pendidikan dan kenakalan remaja dilakukan.
Program ini sendiri memang cukup kontroversial sejak awal diumumkan, terutama karena melibatkan instansi militer dan kepolisian dalam pembinaan karakter para remaja.
Dimulai sejak 2 Mei lalu, program ini menargetkan daerah-daerah yang dinilai rawan, seperti Kota Depok, sebagai titik awal pelaksanaan. Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa puluhan barak militer telah disiapkan untuk menampung para peserta program.
Anak-anak yang masuk ke dalam program ini dipilih melalui kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua, dan selama enam bulan ke depan mereka akan meninggalkan pendidikan formal untuk fokus pada kegiatan pembinaan karakter secara intensif.
Model pembinaan ini sendiri mencakup kegiatan seperti olahraga, baris-berbaris, serta bimbingan mental. Tujuannya, menurut KDM, adalah untuk menyelamatkan generasi muda dari potensi kriminalitas dan menyuntikkan nilai-nilai disiplin serta tanggung jawab yang dinilai mulai terkikis.
Namun, pendekatan ini mengundang tanya dari banyak pihak, termasuk para pegiat pendidikan dan hak anak. Mereka mempertanyakan efektivitas metode militeristik untuk menyelesaikan akar permasalahan sosial dan pendidikan di kalangan remaja.
Kritik dr. Gamal juga menunjukkan betapa pentingnya kebijakan berbasis data dan kebutuhan yang lebih luas. Dengan angka anak tidak sekolah yang sangat tinggi di Jawa Barat, pemanfaatan dana publik seharusnya diarahkan untuk menjangkau kelompok yang lebih besar dan memiliki dampak jangka panjang.
“Gubernur Jabar punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyelesaikan lebih dari setengah juta anak di Jabar yang putus sekolah l,” ujar salah satu aktivis pendidikan di Bandung,” tulis dia lagi.
Terlepas dari pro dan kontra, polemik ini membuka ruang diskusi penting tentang arah kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam menangani generasi muda yang rentan.
Apakah pendekatan militer adalah solusi? Ataukah kita butuh pendekatan yang lebih manusiawi, berbasis pendidikan inklusif, dan dukungan psikososial?
Yang jelas, sentilan dr. Gamal menjadi pengingat bahwa kebijakan publik tak cukup hanya dengan niat baik, ia perlu landasan data, transparansi, dan partisipasi publik yang kuat.
TERPOPULER