Ia menegaskan, memang dipahami bahwa kesehatan tersebut sekulernya banyak.
"Ini banyak sekulernya, tapi sekulernya yang paling besar apa? Yang menerima layanan kesehatan ini 280 juta. Nah, kita di Kementerian Kesehatan semua kebijakan yang kita bikin memprioritaskan 280 juta rakyat ini," katanya.
Budi menyadari jika adanya pergeseran prioritas dalam transformasi kesehatan ini membuat pihak merasa tak nyaman.
"Saya ingin sampaikan, dalam melakukan transformasi ini, karena dulu terjadi ketidakseimbangan dari kepentingan mana yang paling dominan dalam ekosistem kesehatan, sekarang kan bergeser kan, kita geser bahwa kepentingan masyarakat lah yang harus kita utamakan. Pasti akan terjadi ketidaknyamanan, loh saya dulu bisa begini kok sekarang, enggak," ujarnya.
"Karena bergeser, kepentingannya kebijakan kita dibikin lebih ke kepentingan masyarakat. Itu yang nomor dua, pasti akan terjadi," sambungnya.
Kendati begitu, ia mengaku akan membuka komunikasi buat pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dan keberatan dengan transformasi kesehatan yang dilakukan pemerintah.
"Kebijakan-kebijakan yang kita bikin sekarang, itu melibatkan banyak khususnya guru besar-guru besar dari fakultas kedokteran Universitas Indonesia," katanya.
"Karena mereka adalah orang-orang yang baik-baik. Apakah semuanya? Mungkin belum, tapi banyak guru besar fakultas kedokteran Universitas Indonesia yang memberikan masukan dari kita dan menjalankan program-program kita. Contohnya program screening untuk anak baru lahir, itulah hasil karya dari seorang guru besar fakultas kedokteran Universitas Indonesia yang bekerjasama dengan Kemenkes," sambungnya.
Baca Juga: Ciut Nyali Hadapi Lisa Mariana? Ridwan Kamil Minta Sidang Gugatan Hari Ini Diundur
