Minim Biaya dan Tak Ada Intervensi, Kemendagri Ingin Maksimalkan e-Voting di Pilkades

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana memaksimalkan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa atau pilkades. Kekinian sistem tersebut sudah kerap digunakan.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam diskusi publik mengenai RUU Pemilu di kantor DPP Partai Demokrat.

"Terakhir e-voting. Sudah 1.700 desa tanpa orang banyak tahu sudah melakukan e-voting dengan aman," kata Bima, Senin (19/5/2025).

Bima bercerita bahwa sebelumnya sistem e-voting memang diragukan. Tetapi setelah melihat hasil dan kelebihannya, sistem pemungutan suara dengan cara tersebut kini mendapat dukungan.

"Tadinya banyak yang nggak percaya tapi kemudian ketika para kandidat itu melihat ‘wah sistem ini membuat lapangan rata’ nggak ada intervensi, maka semua mendukung," kata Bima.

Kelebihan lain dari sistem e-voting adalah berbiaya rendah. Menurut Bima pembiayaan tersebut cukup dari anggaran desa masing-masing.

"Jadi nyoblos, bukan nyoblos, apa, touch screen, kemudian di-print dan hard copy-nya dimasukkan ke kotak suara, satu diambil oleh si voters, lancar, teknologinya dari BRIN. Anggarannya? nggak ada, seadanya cukuplah dari desa-desa setempat," kata Bima.

Nantinya, Bima berencana memaksimalkan penggunaam sistem e-voting pada pemilihan kepala desa.

"Jadi nanti ketika Pilkades gelombang selanjutnya sudah jelas, Kemendagri akan memaksimalkan penggunaan e-voting di seluruh Pilkades, untuk masa depan yang lebih transparan," kata Bima.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar tidak ragu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Hal ini disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (19/5).

Tito menegaskan bahwa pemda dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan tersebut.

Ia menyadari pemda terkadang ragu menggunakan BTT karena beranggapan hanya untuk kepentingan darurat.

Oleh karena itu, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2025.

SE tersebut dapat menjadi payung hukum bagi pemda sehingga tidak ragu menggunakan BTT dalam pembentukan Kopdeskel Merah Putih.

"Silakan BTT digunakan, jangan ragu-ragu menggunakan, misalnya untuk membayar biaya notaris untuk desa-desa yang akan membuat badan hukum Kopdeskel Merah Putih," kata Tito seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut dia menekankan bahwa pembentukan Kopdeskel Merah Putih merupakan perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang juga tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih.

Pembentukan tersebut, sambung dia, membutuhkan dukungan dari pemda, termasuk pemerintah desa maupun kelurahan.

Mendagri juga menyinggung soal sanksi yang dapat diberikan kepada kepala desa maupun lurah apabila tidak mendukung program nasional seperti Kopdeskel Merah Putih. Sanksi tersebut dapat diberikan oleh bupati dan wali kota selaku pejabat pembina kepala desa maupun lurah.

Gubernur dan pemerintah pusat, kata dia, bertugas memberi teguran apabila bupati dan wali kota tidak bertindak saat kepala desa atau lurah melakukan pelanggaran.

Ia menegaskan bahwa bupati dan wali kota berperan penting dalam mengawal pembentukan koperasi.

"Nah, ini yang mungkin rekan-rekan bupati/wali kota perlu betul-betul pahami, tugas dan tanggung jawab rekan-rekan dalam rangka membina desa," ujarnya.