Infografis
Selain itu, beberapa pelaku UMKM juga menyampaikan beberapa pertanyaan terkait masalah yang dihadapinya dalam mengembangkan usahanya di tengah gempuran tarif AS.
Gempuran Tarif AS
Kebijakan tarif resiprokal yang digulirkan Amerika Serikat (AS) tidak hanya menjadi pukulan telak bagi kinerja ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam, namun juga memicu gelombang kejut yang mengancam stabilitas makroekonomi domestik secara keseluruhan.
Tekanan hebat kini membayangi fiskal negara, memaksa pemerintah untuk bersiap menghadapi tantangan yang semakin berat.
Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan dampak kebijakan proteksionis AS berpotensi merambat ke berbagai lini perekonomian.
"Menurunnya volume ekspor dan kontraksi aktivitas manufaktur berpotensi langsung menggerogoti pundi-pundi penerimaan negara dari sektor pajak, mulai dari pajak ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pajak Penghasilan (PPh) badan," tulis Yusuf dalam Riset terbaru Core Indonesia betajuk "Manuver Strategis Indonesia Menghadapi Badai Tarif Resiprokal"
Di sisi lain, menurut Yusuf depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang tak terhindarkan akibat ketidakpastian global, akan mengerek beban pembayaran utang luar negeri pemerintah yang mayoritasnya berdenominasi dalam mata uang Paman Sam.
Kondisi ini semakin mempersempit ruang fiskal yang sudah tertekan.
Tak berhenti di situ, tekanan inflasi akibat mahalnya barang-barang impor juga menjadi momok tersendiri. Pemerintah diprediksi harus menggelontorkan anggaran lebih besar untuk belanja sosial dan subsidi demi menjaga daya beli masyarakat yang rentan terhadap guncangan harga.
Baca Juga: BI Sebut Ekonomi Indonesia Enggak Jelek Banget, Ini Buktinya
Situasi dilematis ini memaksa pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran yang menyakitkan atau bahkan melebarkan defisit fiskal, sehingga ruang gerak untuk mendanai program pembangunan dan pemulihan ekonomi jangka menengah menjadi semakin terbatas.
Kontributor : Rahman
