REGIONAL:
Suara.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jabar, Ning Wahyu Astutik, mengakui kebijakan tarif resiprokal yang digulirkan Amerika Serikat (AS) memicu gelombang kejut yang mengancam stabilitas makroekonomi domestik secara keseluruhan.
Selain kebijakan tarif dari Amerika, Ning Wahyu Astutik menilai ada beberapa penghambat investasi di Indonesia yang harus menjadi perhatian banyak pihak terutama pemerintah.
Hal itu disampaikan, Ning Wahyu Astutik dalam diskusi publik dengan tema Gempuran Tarif AS: Ekomoni Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi' di Ballroom Amarthapura El Hotel Bandung, Selasa (20/5/2025).
"Kita tahu bahwa dunia sedang berubah sangat cepat dan kompleks dan sering kali tidak terduga, saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya pengusaha di Jawa Barat itu sedang mengalami triple distraction. Yang pertama tekanan tarif internasional itu," katanya dalam diskusi yang digagas oleh Core Indonesia dan Suara.com ini.
"Kedua banjir impor murah, mungkin semua tahulah bagaimana kita di atas itu berdarah-darah untuk kita bersaing dengan sejumlah barang-barang impor yang banyak sekali membanjiri Indonesia utamanya juga sampai di Jawa Barat. Ketiga adalah regulasi yang terus berubah ya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan," jelasnya.
Lebih lanjut Ning Wahyu Astutik menuturkan, tarif dagang dari Donald Trump tersebut hanya pelengkap penderitaan dan seperti puncak gunung es yang sebenarnya keresahan perusahaan itu sudah berlangsung demikian lama.
"Banyak hal meskipun hari ini semestinya saya bicara tarif tapi ada yang jauh lebih penting yang harus saya sampaikan. Jadi kita untuk berbisnis di Indonesia itu ya hambatannya banyak sekali," tegasnya.
Ning Wahyu Astutik mengatakan, pihaknya berupaya mendatang beberapa investor ke tanah air khususnya Jawa Barat untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
Namun, hal itu tidak berjalan mulus lantaran pihaknya mendapatkan beberapa hambatan yang membuat investor berpikir ulang untuk investasi di Indonesia.
"Yang pertama sebenarnya kepastian usaha membutuhkan kepastian hukum, tetapi kita tahu bahwa pada saat sekarang misalnya kita ekspor sudah merosot banyak sekali gangguan," ujarnya.
Selain itu, pihaknya melihat banyaknya barang-barang legal maupun illegal import yang ada di Indonesia dan itu berlangsung bertahun-tahun terus menerus tanpa ada langkah-langkah dari pemerintah untuk menghilangkan itu secara tuntas.
Tak hanya itu, regulasi yang tidak sinkron dan saling mengunci dari pihak-pihak terkait membuat pengusaha pusing, ditambah lagi masalah perizinan yang kurang transparan.
"Perizinan di Indonesia itu sangat kurang transparan kita tahun prosesnya berapa lama, sementara investor yang datang dari luar negeri itu terlalu lurus," ungkapanya.
"Misalnya aturannya akan selesai dua Minggu ya mereka tunggu dua Minggu saja, namun akhirnya bisa tiga sampai berbulan-bulan masih belum jadi. Jadi Indonesia kehilangan banyak kesempatan karena perizinan," ujarnya.
Tak sampai disitu, di Indonesia juga masih marak praktik premanisme dan pungli, sehingga hal itu menjadi penghambat bagi pengusaha dan investor di tanah air. Poin-poin tersebut, harus diperhatikan dan ditindaklanjuti.
"Kemudian saya menyebutnya penyakit laten adalah premanisme dan pungli yang selalu marak, ibaratnya setiap tikungan kita bayar kutipan bukan sembunyi-sembunyi lagi tapi terang-terangan," katanya.
"Selain membuat investor tidak nyaman berinvestasi di Indonesia, ulah oknum ormas ini juga sampai menyebabkan gangguan keamanan dan menghambat operasional industri," tegasnya.
CORE Indonesia berkolaborasi Suara.com menggelar diskusi publik dengan tema 'Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi'.
Diskusi publik ini digelar di Ballroom Amarthapura El Hotel Bandung, Selasa (20/5/2025) dihadiri perwakilan Pemda Jabar, UMKM Jabar dan Akademisi.
Selain itu, kegiatan ini menghadirkan narasumber Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal Ketua DPP APINDO Jabar, Ning Wahyu Astunik, Guru Besar Ekonomi Industri dan Perbankan UNPAD, Rina Indiastuti.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya dijadwalkan akan hadir dan menjadi dalam narasumber, namun karena ada agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, mengatakan ada beberapa pertimbangan kegiatan diskusi publik dengan tema 'Gempuran Tarif AS: Ekomoni Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi' digelar di Kota Bandung.
Menurutnya, Kota Bandung menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang terkena dampak dari penerapan tarif dagang oleh Presiden Amerika Serikan Donald Trump.
Indonesia sendiri memiliki ketergantungan yang cukup besar pada ekspor ke AS, penerapan tarif ini menekan ekspor Indonesia secara signifikan terutama untuk produk yang terkena tarif impor tinggi.
"Bandung termasuk yang terkena dampak yang luar biasa, karena dari sini industri tekstil kemudian alas kaki kemudian furnitur dan lain-lain merupakan industri yang ekspor ke Amerika yang sangat tertinggi dibanding dengan daerah lain," kata Suwarjono.
Kontributor : Rahman
TERPOPULER
