Sementara itu, Kemnaker mendukung penuh langkah KPK dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelayanan izin TKA di Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA).
“Kami sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kemnaker,” kata Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga.
Sunardi menjelaskan kasus ini merupakan kasus lama yang telah berlangsung sejak tahun 2019.
“Kemnaker berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sunardi.
Kepala negara memerintahkan agar seluruh pejabat pemerintah segera mengubah budaya tersebut.
Prabowo tidak ingin jajaran pemerintah justru membuat hal mudah menjadi sulit. Sebaliknya, Prabowo ingin mempermudah ahli
