Kota Minyak Krisis BBM, Anak Wali Kota Balikpapan Diduga Doxing Netizen Pengkritik!

Suara.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan, Kalimantan Timur, memicu keresahan luas di masyarakat. Antrean kendaraan memadati sejumlah SPBU, dan aktivitas warga pun terganggu. 

Situasi ini menjadi sorotan tajam, terutama karena terjadi di kota yang dijuluki sebagai “Kota Minyak”, pusat industri migas nasional. Namun, perhatian publik belakangan justru tertuju pada isu lain yang tak kalah mencolok, dugaan tindakan doxing oleh salah satu anggota keluarga pejabat publik. 

Putri Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Cindara Rahmad, menjadi perbincangan setelah tangkapan layar percakapannya tersebar luas di media sosial. Semua bermula dari unggahan akun X @einedame, yang menceritakan keresahan warga terkait kelangkaan BBM. 

Dalam unggahannya, ia menulis bahwa seorang temannya mengkritik situasi di Instagram dengan kata-kata emosional, menyebut wali kota "cupu, anj***" lantaran terlihat sedang berada di London bersama keluarga di tengah krisis BBM di kota yang dipimpinnya.

Menurut @einedame, tanggapan dari pihak keluarga wali kota tak berhenti di situ. Ia mengklaim bahwa akun Instagram yang diduga milik Cindara Rahmad membalas kritik tersebut dengan menyebut identitas netizen yang bersangkutan dan mengancam akan mendatangi rumahnya.

“Tunggu tim saya silaturahmi ke rumah,” tulis Cindara Rahmad dalam pesan yang dikutip dari tangkapan layar unggahan tersebut.

Dalam postingannya, Cindara Rahmad juga menuliskan bahwa dirinya menerima komentar kasar dan menyatakan keberatannya. Ia menuliskan, “Saya tau kamu orang Samarinda, kritik boleh tapi bahasanya saya bisa laporkan kamu ke jalur hukum. Maya Rusdah Noor? Tunggu tim saya silaturahmi ke rumah ya,” tulisnya dalam unggahan yang kini sudah dihapus.

Ia juga menyampaikan bahwa kritik seharusnya disampaikan dengan bahasa yang baik. “Gapapa kok kritik, ngeluh sampaikan dengan baik, tapi gak boleh pake bahasa yang kasar. Bukan cuman ke saya atau keluarga saya, tapi ke semua orang ya teman-teman,” tambahnya.

Tak lama setelah tanggapan tersebut menjadi sorotan publik, Cindara Rahmad pun menghapus unggahan dan pesan tersebut. Namun tangkapan layar telah terlanjur menyebar luas, memancing gelombang reaksi dari warganet.

Respons dari netizen pun berdatangan, sebagian besar menyoroti tindakan yang dianggap sebagai intimidasi terhadap masyarakat. Sejumlah komentar menyebut tindakan itu sebagai bentuk anti-kritik dan mempertanyakan sikap pejabat publik beserta keluarganya dalam menghadapi dinamika sosial.

“Gila ya, mereka sekeluarga udah gak becus kerja tapi crisis management-nya kayak bocil baru FYP TikTok. What a shame. Balikpapan kota minyak padahal katanya,” tulis akun @lia****.

Akun lain, @bitt****, mengkritik standar ganda dalam merespons komentar. 

“Ngok dikritik gitu sampai ngedoxing orang. Dulu banyak itu yang fitnah bapak kau cindara kalau orang partainya keliling nyogok pas pemilu. Kenapa gak speak up juga terus doxing yang nyebarin berita? Oh lupa, bukan fitnah ya tapi emang kenyataannya gitu wkwkw,” tulisnya.

Sementara itu, @eli**** mengaku komentarnya yang sopan dihapus dari salah satu video yang membahas isu ini. “Percuma kuliah di luar negeri kalau tone-deaf sama keadaan riil di kota sendiri,” ungkapnya.

Bahkan tudingan lebih serius muncul dari akun @sto**** yang menyebut adanya upaya sistematis untuk membungkam kritik. “Bani Mas’ud memang sangat anti kritik. Mereka juga bayar media-media lokal dan influencer Kaltim untuk propaganda dan akan pidanakan siapa saja yang kritik mereka,” tulisnya.

Kasus ini menimbulkan perdebatan luas di ruang publik mengenai batasan antara kritik, ujaran kebencian, dan reaksi wajar dari pihak yang dikritik. 

Di sisi lain, dugaan doxing oleh figur publik atau keluarganya kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi serta keselamatan digital warga di era media sosial.