REGIONAL:
Suara.com - Ketegangan terbuka antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan ratusan guru besar serta puluhan dekan fakultas kedokteran dari berbagai universitas di Indonesia dinilai sebagai hal yang amat menyedihkan karena belum pernah terjadi sebelumnya.
Pengamat kesehatan Prof dr Tjandra Yoga Aditama menyebut kalau peristiwa itu menjadi preseden buruk dalam sejarah Indonesia pasca merdeka.
“Yang terjadi antara dua pihak berhadapan seperti sekarang ini belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah terjadi dalam 80 tahun Indonesia merdeka, amat menyedihkan,” kata Tjandra dalam pernyataannya kepada Suara.com, Selasa 27 Mei 2025).
Konflik ini mencuat seiring munculnya kritik terbuka dari para akademisi terhadap berbagai kebijakan Menkes Budi Gunadi Sadikin, terutama menyangkut pengembangan dan tata kelola pendidikan kedokteran.
Sejumlah pihak menilai, langkah Kemenkes yang dinilai terlalu intervensif dalam dunia akademik bisa menimbulkan dampak jangka panjang terhadap mutu dan distribusi tenaga kesehatan.
Lebih jauh, Tjandra menekankan bahwa kondisi yang terjadi sekarang bukan hanya sekadar polemik kelembagaan, tapi bisa berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
"Jelas merupakan hal yang tidak baik bagi potret kesehatan masyarakat bangsa Indonesia,” ujarnya.
Belakangan, berbagai kebijakan serta pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin memang jadi sorotan publik. Utamanya oleh para akademisi juga Guru Besar Fakultas Kedokteran (FK) dari berbagai kampus.
FK Universitas Indonesia (UI) dan FK Universitas Padjajaran (Unpad) termasuk dua di antaranya yang secara terbuka melontarkan kritik terhadap Menkes Budi.
Sejumlah ratusan akademisi dari kalangan kedoktetan itu mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Menkes.
Ikatan Alumni FKUI juga telah menyampaikan seruannya agar Presiden Prabowo mencopot Budi Gunadi Sadikin dari jabatan Menkes.
Ketua Ikatan Alumni FKUI Wawan Mulyawan menyampaikan pada saat peringatan hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu, bahwa pemerintah didesak untuk mengevaluasi ulang kebijakan-kebijakan kesehatan yang tidak prorakyat, melainkan hanya memihak terhadap kepentingan sesaat.
"Bahkan mendorong Presiden Prabowo jika perlu mengganti pemimpin tertinggi dalam kebijakan kesehatan, yang jelas-jelas berpotensi merusak ekosistem pendidikan kedokteran dan menurunkan mutu pelayanan kesehatan,” kata Wawan saat itu.
Gugatan itu disampaikan buntut dari berbagai gesekan yang terjadi antara institusi pendidikan kedokteran dengan Kementerian Kesehatan.
Berbagai kebijakan dari Kementerian Kesehatan itu dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis, sehingga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Salah satu yang mereka kritisi ialah sikap pemerintah yang semakin jarang melibatkan akademisi dan ahli dalam membuat kebijakan, terurama terkait dengan kesehatan.
Sementara itu, Guru Besar FK Unpad Prof Dr Endang Sutedja menyampaikan tuntutan akademisi di kampus tersebut dengan menyebut bahwa Menkes Budi Gunadi Sadikin telah melebihi kapasitasnya.
Salah satunya dengan pembentukan kolegium baru yang tidak lagi di bawah organisasi profesi dokter, melainkan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) yang ada di bawah naungan Kemenkes.
"Ketika negara secara sepihak melemahkan kolegium, mengintervensi universitas, dan memindahkan proses pendidikan dari ruang akademik ke birokrasi, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap etika sosial profesi," kata Guru Besar FK Unpad Prof Dr Endang Sutedja saat membacakan maklumat akademisi FK Unpad secara virtual, Senin 19 Mei 2025.
Kemenkes dinilai terlalu melampaui kewenangan yang seharusnya fokus mengurusi bidang kesehatan. Sikap itu makin terlihat pasca penerbitan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023.
Menurut Endang, pasca UU tersebut, Menkes Budi secara ekspansif mengambil alih fungsi desain dan pengelolaan pendidikan tenaga medis, termasuk pembentukan kolegium versi pemerintah tanpa partisipasi organisasi profesi dan universitas.
FK Unpad juga menyatakan sikap tidak setuju atas penyederhanaan jalur kompetensi profesi medis melalui pelatihan teknis singkat.
Serta penerapan kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit (RSPPU) secara unilateral atau tanpa kerangka pendidikan tinggi.
Endang menyebutkan kalau kebijakan pelaksanaan RSPPU yang cenderung sepihak dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan itu telah menghapus peran universitas sebagai institusi akademik yang sah dalam mencetak dokter berkualitas.
"Saat rumah sakit vertikal menjadi pusat pendidikan tanpa integrasi akademik, fungsi keilmuan, evaluasi akademik, dan pertanggungjawaban publik terhadap mutu lulusan menjadi lenyap," ucapnya.
TERPOPULER