Infografis
"Kenapa ERP-nya dipasang? Ya kalau kamu punya duit, mau naik mobil satu, mobil tanganmu sepuluh, bawa semua ke Jakarta, enggak apa-apa. Bayar semua ERP, parkir, bayar semua parkirnya," pungkasnya.
![Sejumlah kendaraan bermotor melintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/01/19/48012-jalan-berbayar-electronic-road-pricing-erp-alat-sistem-jalan-berbayar-elektronik.jpg)
Kebijakan ERP ini menjadi salah satu upaya strategis Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Jakarta akibat tingginya jumlah kendaraan pribadi.
Dengan memberikan insentif berupa subsidi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan kebutuhan mobilitas warga sekaligus mengurangi polusi dan kemacetan.
Para ahli transportasi dan pemerhati perkotaan menilai langkah Pemprov DKI ini cukup progresif, namun tantangan terbesar terletak pada kesiapan infrastruktur angkutan umum yang harus memadai dan nyaman agar masyarakat mau beralih.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah sekitar seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang juga akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
Seiring dengan rencana penerapan ERP, Pemprov DKI juga terus memperbaiki fasilitas transportasi massal seperti MRT, LRT, TransJakarta, dan jaringan feeder-nya.
Upaya ini diharapkan akan menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya dengan lebih baik.
