Suara.com - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, memastikan bahwa praktik jual beli "kursi" atau pendaftaran siswa melalui jalur ilegal di sekolah negeri Jakarta kini semakin sulit dilakukan.
Ia menyebut, transparansi sistem digital dalam proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi benteng kuat untuk mencegah manipulasi.
"Proses seleksi berbasis sistem digital dan tersentralisasi, sehingga dapat meminimalkan potensi intervensi atau praktik manipulatif. Dengan sistem ini, kemungkinan terjadinya jual beli bangku di bawah kewenangan Dinas Pendidikan bisa dikatakan sangat kecil," kata Thamrin kepada wartawan, Minggu (13/7/2025).
![Ilustrasi SPMB. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/06/10/48995-ilustrasi-spmb-ist.jpg)
Politikus dari Fraksi Gerindra itu menyebut belum ada temuan atau laporan yang bisa membuktikan secara konkret adanya praktik kotor tersebut dalam proses penerimaan siswa tahun ajaran 2025/2026 di sekolah negeri Jakarta.
Namun demikian, Thamrin mengingatkan agar perhatian tak hanya terpusat pada sekolah negeri di bawah Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Menurutnya, potensi penyimpangan tetap bisa terjadi di satuan pendidikan di bawah kementerian atau lembaga lain, seperti Kementerian Agama.
"Ini meliputi monitoring dan evaluasi yang berbasis sistem teknologi informasi yang transparan, dapat diakses publik, dan diawasi secara independen," jelasnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan lintas sektor serta keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan setiap potensi penyimpangan di lapangan.
"Di era media sosial saat ini, kecepatan informasi menjadi peluang bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat," pungkasnya.
Baca Juga: DPR Bongkar Borok Sistem Penerimaan Murid Baru: Nilai Rapor Dimodifikasi hingga Pakai GPS Palsu
