Terpincut, Pramono Klaim Hampir Semua Kepala Daerah Jabar Minati Transjabodetabek

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim bahwa hampir seluruh kepala daerah di Jawa Barat ingin wilayahnya terhubung dengan layanan bus Transjabodetabek. 

Permintaan itu disebut seiring dengan pengembangan rute baru sistem transportasi antarkota tersebut.

"Sekarang ini hampir semua kepala daerah di Jawa Barat meminta untuk disambungkan (Transjabodetabek)," ujar Pramono kepada wartawan usai meresmikan rute Transjabodetabek PIK 2 – Blok M pada Kamis (22/5/2025).

Salah satu contoh yang diungkapkan Pramono datang dari Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. 

Pramono menyebut Dedie sempat meminta agar Pemprov DKI membuat rute dari Kota Bogor ke Cibubur Junction.

Namun, menurutnya, usulan tersebut belum bisa direalisasikan karena tidak melewati wilayah Jakarta.

"Termasuk Wali Kota Bogor. Wali Kota Bogor minta dari Bogor ke Cibubur Junction. Saya bilang kalau dari Kota Bogor ke Cibubur Junction gak ada Jakartanya, harus diperpanjang dikit lah gitu," kata Pramono.

Meski begitu, Pramono memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk membangun konektivitas transportasi yang lebih baik ke wilayah penyangga demi mengatasi kemacetan ibu kota.

"Tapi intinya bahwa kita akan menyambungkan, membuat interkoneksinya menjadi lebih baik," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyoroti dua rute Transjabodetabek yang lebih dulu diluncurkan, yakni Alam Sutera–Blok M. 

Trayek ini dianggapnya berhasil karena mampu menarik 4.500 penumpang per hari di akhir pekan. Rute baru lain yakni Bekasi–Cawang juga memiliki rata-rata 1.500 penumpang harian.

“Ini membuktikan bahwa rute-rute yang kami buka menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Animonya tinggi, dan ini jadi dasar kami memperluas jangkauan,” jelas dia.

Sebagai bagian dari ekspansi sistem Transjabodetabek, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan trayek baru yang menghubungkan Depok ke Cawang, Kuningan, dan Lebak Bulus, serta dari Bekasi ke Kuningan. 

Kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan penyangga seperti Depok, Bogor, dan Bekasi.

“Kalau kami serius ingin mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, maka konektivitas harus jadi prioritas utama,” pungkas Pramono.