REGIONAL:
Suara.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas disambut positif banyak pihak.
Pada putusan itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan agar biaya pendidikan gratis selama 9 tahun mulai SD hingga SMP dan berlaku untuk sekolah negeri juga swasta.
Sambutan positif turut disampaikan oleh sejumlah orang tua murid, terutama yang anaknya bersekolah di institusi swasta. Akan tetapi, ada juga sejumlah catatan dan pertanyaan kritis yang muncul dari orang tua mengenai perubahan aturan tersebut.
Zea, orang tua murid yang anaknya bersekolah di sekolah swasta di Jakarta, menyatakan kalau pada prinsipnya, ia setuju dengan putusan tersebut. Baginya, pendidikan memang semestinya menjadi prioritas utama dalam membentuk generasi yang lebih baik.
Namun, ia juga menyoroti tantangan pelaksanaan pendidikan gratis, terutama dari aspek kualitas.
"Ketika pendidikannya jadi gratis, kira-kira bakal layak gak nih pendidikan yang kita terima kalau sekolah swasta bisa langsung gratis," ucap Zea saat dihubungi Suara.com, Rabu (28/5/2025).
Zea juga mempertanyakan kategori sekolah swasta yang nantinya tepat mendapat subsidi dari pemerintah. Pasalnya selama ini dia juga melihat beberapa sekolah swasta telah memiliki biaya terjangkau karena khusus untuk kelompok tidak mampu.
Ia tidak menolak jika sekolah swasta tertentu mendapatkan subsidi atau digratiskan, terutama yang memang melayani kalangan tak mampu. Namun untuk sekolah swasta yang sudah mapan dengan kualitas layanan yang tinggi, ia melihat tidak perlu semuanya digratiskan.
Aspek lain yang menjadi sorotan juga berkaitan dengan kesejahteraan guru. Zea khawatir, tanpa perencanaan matang, kebijakan pendidikan gratis justru bisa berdampak negatif pada kesejahteraan guru dan kualitas pengajaran.
"Jadi banyak aspek sih. Kalau sekolah ini akhirnya gratis semua, swasta dan negeri, berarti harus selaras itu keduanya," ujar ibu tiga anak tersebut.
Apakah Sekolah Gratis Bikin Lebih Hemat?
Sebagian orang tua menyambut baik rencana pendidikan gratis ini. Mereka berharap kebijakan tersebut dapat mengurangi beban biaya pendidikan yang selama ini terasa berat, bahkan untuk sekolah negeri sekalipun.
Seorang warga Bekasi, Tanti yang anaknya juga menempuh pendidikan di sekolah swasta, menyebutkan kalau setiap orang tua tentu ingin anaknya mendapatkan kualitas pendidikan terbaik. Hanya saja dia merasa kalau biaya pendidikan saat ini kian mahal.
"Jujur biaya sekolah, walaupun di negeri, sekarang tuh makin lama terasa berat juga. Jadi kalau ada upaya buat digratiskan, apalagi dari TK sampai SMA, itu pasti meringankan banget buat orang tua," ujarnya.
Namun dalam praktiknya, pengeluaran pendidikan tak hanya soal uang sekolah. Banyak orang tua yang akhirnya tetap mengeluarkan biaya tambahan untuk les atau bimbingan belajar karena jam sekolah yang singkat dan materi yang dianggap belum maksimal.
Karenanya, menggratiskan sekolah juga dinilai tidak serta merta mengurangi pengeluaran pendidikan setiap keluarga.
Keputusan MK, menurut Tanti memabg menjadi langkah awal sebagai bentuk keadilan sosial dalam sektor pendidikan. Namun, dia juga berharap agar negara tidak menyamaratakan semua sekolah swasta.
"Kalau swasta yang emang melayani masyarakat bawah, ya bagus banget kalau bisa digratiskan juga. Tapi kalau yang elite-elite itu, saya rasa sih gak usah. Mereka punya standar dan sistem sendiri. Lebih baik dananya fokus dulu ke negeri dan swasta yang benar-benar butuh," tuturnya.
Hal serupa disampaikan Zea. Ia memahami jika dalam praktiknya tidak semua sekolah swasta akan gratis. Dia sendiri tak masalah apabila sekolah anaknya tidak sepenuhnya gratis, asalkan biaya bulanannya masih terjangkau serta tidak menurunkan kualitas pengajaran.
"Kalau menurut gue, swasta-swasta yang membutuhkan gratis oke. Tapi kayak sekolah anak saya, gak gratis gak apa-apa, tapi ya kalau bisa turun dikit aja SPP sama biaya masuknya," harap Zea.
TERPOPULER