Terkait Putusan MK soal Sekolah Gratis, Wakil Ketua DPRD DKI: Kemenangan Bagi Rakyat

Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemerintah menggratiskan sekolah jenjang SD sampai SMP.

Menurutnya, putusan MK ini adalah kemenangan bagi rakyat karena akan mendapatkan akses pendidikan tanpa biaya.

Ia pun menyatakan legislator DKI Jakarta bakal menindaklanjuti putusan MK itu untuk diterapkan di Ibu Kota.

"Putusan MK adalah kemenangan bagi rakyat. DPRD DKI mendukung penuh pendidikan gratis SD-SMP, baik negeri maupun swasta yang terjangkau," ujar Wibu kepada Suara.com, Selasa (27/5/2025).

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan yang di dalamnya mengatur soal sekolah swasta gratis.

Dengan putusan MK ini, Wibi meyakini Raperda itu bisa didorong agar lebih cepat diselesaikan.

"Ini langkah konkret mewujudkan keadilan sosial dan memastikan setiap anak Jakarta bisa sekolah tanpa beban biaya," ucapnya.

Ia bahkan berharap Raperda itu bisa rampung sebelum tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai agar bisa segera diterapkan.

"Selanjutnya akan ada pembahasan di Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah). Ditargetkan revisi Perda Pendidikan rampung sebelum tahun ajaran baru Juli 2025," pungkasnya.

Sekolah Gratis di Jakarta Sampai SMA

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menjalankan uji coba program sekolah swasta gratis mulai tahun ajaran 2025-2026, yang dijadwalkan bergulir pada Juli mendatang. Nantinya, siswa yang masuk ke sekolah itu akan dibebaskan dari biaya apapun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan pihaknya telah menjaring 40 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang akan mengikuti program ini.

"Ya, prinsip kita memang baru akan melakukan uji coba terhadap 40 sekolah. Nanti rencananya akan kita laksanakan di tahun ajaran baru ini, 2025-2026. Kemarin kita sudah mengumpulkan 40 sekolah tersebut," ujar Sarjoko di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Meski demikian, Sarjoko belum bisa membeberkan nama-nama sekolah yang akan dilibatkan dalam uji coba tersebut. Ia menegaskan, pemilihan sekolah dilakukan berdasarkan lokasi, terutama di daerah yang minim atau bahkan tidak memiliki sekolah negeri.

"Supaya menyamakan persepsi, membuat sebuah komitmen, kita akan melaksanakan piloting sekolah gratis itu. Prinsipnya adalah lokasi-lokasi sekolah itu yang kita pilih di lokasi di mana tidak ada sekolah negerinya," jelasnya.