Infografis
Suara.com - Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Nilai total bansos yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp10 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan kalau bansos mulai disalurkan sejak Rabu (28/5) melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara serta PT. Pos Indonesia.
“Penyaluran mulai dilakukan hari ini secara bertahap,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Dia menerangkan kalau penyaluran 16,5 juta keluarga itu telah mengikuti Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) yang baru selesai disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Gus Ipul meyakini kalau penggunaan DTSEN memungkinkan penyasaran bansos lebih tepat sasaran.
Pemutakhiran DTSEN itu telah dilakukan oleh BPS sejak Februari lalu. Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur, yakni Jalur formal dengan integrasi data antar lembaga serta Jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.
“Kami minta masyarakat melengkapi syarat yang tersedia di aplikasi cek bansos jika ingin mengusulkan atau menyanggah data yang ada,” imbau Gus Ipul.
Ada perbedaan data dari DTSEN dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih digunakan saat penyaluran bansos triwulan pertama 2025.
Baca Juga: Bukan PKH dan BPNT Tahap 2, Ini Daftar 3 Bansos Cair 26 Mei 2025!
Salah satunya yakni adanya 1,8 juta nama yang dikeluarkan dari daftar penerima bansos karena dianggap telah tidak memenubi syarat menjadi penerima bantuan dari pemerintah.
Sebagian dari jumlah tersebut ada yang sudah graduasi atau naik kelas taraf ekonominya. Sehingga dianggap sebagai kelompok kelas menengah rentan miskin. Gus Ipul menerangkan kalau data pada DTSEN memang akan selalu dinamis.
"Data ini dinamis sekali, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang menikah, dan setiap hari ada yang pindah tempat. Untuk itulah kenapa kemudian kita terus melakukan pemutahiran," terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan proses pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II turut melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ujarnya.
Amalia menambahkan, proses pemutakhiran memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan Dukcapil.
“Seluruh data yang telah dimutakhirkan ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,” katanya.
1,8 Juta Tak Dapat Bansos
Sebelumnya Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebutkan ada sekitar 1,8 juta orang yang dipastikan tidak akan mendapat bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun ini. Keputusan itu diambil setelah dilakukan verifikasi ulang melalui ground check atau pengecekan langsung ke lapangan saat proses penyusunan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Ada sekitar 1.800.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini menerima bantuan, karena hasil verifikasi menunjukkan bahwa mereka termasuk bagian daripada inclusion error. Maka pada triwulan kedua ini mereka tidak mendapatkan lagi bantuan," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (27/5/2025).
Bantuan yang dimaksud ialah program keluarga harapan (PKH) maupun sembako. Gus Ipul menambahkan, 1,8 juta yang dicoret itu akan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak menerima.
Dia menuturkan kalau dalam penyusunan DTSEN terdapat data warga yang inclusion error atau mereka yang semestinya tidak mendapatkan bantuan. Serta ada pula exclusion error, warga yang patut mendapatkan bantuan tetapi belum menerimanya.
:Jadi ada yang mendatangi rumahnya satu persatu melihat keadaannya, melihat situasinya. Memang sebelum ini mereka itu tentu menerima bantuan. Tapi setelah dilakukan ground check dengan kriteria-kriteria tertentu oleh petugas atau pendamping BKH dan juga personil dari BPS daerah. Mereka dinyatakan sudah tidak layaklah untuk menerima bantuan," jelasnya.
Dari 1,8 juta orang yang dikeluarkan dari penerima bansos, Gus Ipul menuturkan kalau sebagian juga ada yang sudah graduasi atau naik kelas taraf ekonominya. Sehingga dianggap sebagai kelompok kelas menengah rentan miskin.
"Jadi kalau yang graduasi itu adalah mereka penerima manfaat, mungkin masuk program keluarga harapan. Lalu dengan bantuan kita, pendampingan, mereka jadi graduasi. Itu yang memang mengikuti program, ikut pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial," jelasnya.
