Ungkit Utang RI soal Kemerdekaan Palestina, HNW Wanti-wanti Prabowo Tak jadi Korban Israel

Agung Sandy Lesmana, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 30 Mei 2025 | 10:59 WIB
Ungkit Utang RI soal Kemerdekaan Palestina, HNW Wanti-wanti Prabowo Tak jadi Korban Israel
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat berorasi dalam aksi "Bela Palestina dan Stop Penjajahan Israel" di Jakarta, Minggu (18/8/2024). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa).

Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut berkomentar soal pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan catatan Palestina harus merdeka. 

HNW turut mengkritisi pernyataan Prabowo tersebut. Sebab, selama ini solusi "two state solution' juga sudah disuarakan negara-negara Arab, tapi selalu ditolak Israel. 

Politisi senior PKS itu mengatakan, daripada buru-buru bicara membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Prabowo lebih baik fokus mengedepankan perjuangkan kemerdekaan Palestina yang diakui oleh mayoritas mutlak negara-negara dunia atau anggota PBB. 

"Solusi dua negara ini memang bukan suatu hal yang baru. Sejak tahun 2002 sudah dimunculkan, tetapi sejak saat itu sampai sekarang Israel selalu menolak “two state solution” itu," kata HNW kepada wartawan, dikutip pada Jumat (30/5/2025). 

"Konsensus KTT Liga Arab di Kairo pada akhir Maret yang disetujui penuh oleh KTT Menlu OKI di Jeddah selain menolak genosida yang dilakukan Israel atas Gaza juga menolak proposal Trump untuk relokasi warga Gaza, mereka juga mendukung Palestina merdeka dengan Ibu Kota Yerusalem Timur, sebagaimana keputusan KTT Luar biasa OKI di Istanbul yang dihadiri Presiden Jokowi sekalipun hal itu ditolak oleh Israel apalagi dengan batas teritorial negara Palestina adalah kawasan sebelum pendudukan Israel tahun 1967," sambungnya.

Apalagi, kata dia, dengan kondisi belakangan ini, dimana Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu semakin memperluas penjajahan dan pendudukan bukan hanya di Gaza, tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. 

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW). (Suara.com/Bagaskara)
Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW). (Suara.com/Bagaskara)

Terlebih juga, kata dia, Israel dan warganya juga semakin sering menyerbu dan beribadat di kawasan Masjid Al Aqsa, dan rencana mereka ingin mengubahnya menjadi Solomon Temple. 

Padahal UNESCO sejak 2016 sudah memutuskan mengakui Masjid Al Aqsa sebagai warisan budaya milik umat Islam.  

HNW menjelaskan publik tentu tidak menginginkan Presiden Prabowo terkena tipu muslihat Israel yang sangat dikenal sebagai pihak yang tidak menghormati norma dan keputusan lembaga internasional. 

Israel juga, kata dia, sangat dikenal sebagai pihak yang mudah mengingkari kesepakatan termasuk kesepakatan gencatan senjata terakhir dengan Hamas. 

"Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban Israel; misalnya hari ini Israel menyatakan dukungan kepada Palestina sebagai negara merdeka, dan kemudian Presiden Prabowo menyatakan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik. Tapi besoknya lagi Israel mengulangi laku tidak komitmennya dengan kembali menyerang dan menjajah Israel," katanya. 

"Beberapa negara Arab sudah melakukan normalisasi dengan dalih untuk mewujudkan Palestina merdeka, tapi hasilnya alih-alih Palestina makin mendekati merdeka dengan “two state solution”, malah Israel makin merasa mendapat legitimasi untuk memperluas kekuasaannya dan penjajahannya atas Palestina," sambungnya. 

Menurutnya, dari pernyataan Presiden Prabowo itu tak diharapkan Palestina tidak asal merdeka. 

"Melainkan yang diharapkan Presiden Prabowo tentunya adalah negara Palestina yang benar-benar merdeka dan berdaulat penuh sebagaimana cita-cita perjuangan Bangsa Palestina yang disetujui oleh Liga Arab maupun OKI, layaknya negara merdeka anggota penuh PBB lainnya," ujarnya. 

"Dan mestinya wacana “two state solution” juga tetap memberlakukan keputusan lembaga-lembaga internasional yang sudah didukung secara resmi oleh Indonesia, seperti keputusan-keputusan OKI, advisory opinion ICJ agar Israel meninggalkan wilayah pendudukan ilegal yang menjadi resolusi Majelis Umum PBB, dan perintah ICC untuk menangkap PM Israel Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant atas genosida dan kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang yang mereka lakukan di Gaza, Palestina,” imbuhnya. 

HNW mengatakan apabila syarat-syarat utama di atas itu benar-benar bisa terealisasi, beserta dengan poin-poin penting yang menjadi turunannya, dan Palestina sudah benar-benar tidak dijajah Israel, barulah boleh bicara buka peluang buka hubungan diplomatik. 

"Itu hal mendasar yang tentu menjadi komitmen Presiden Prabowo melanjutkan komitmen Presiden-Presiden RI sebelumnya, dan hanya dengan begitulah utang Indonesia berupa kemerdekaan Palestina benar-benar akan terbayar," pungkasnya. 

Bahas soal Israel dengan Presiden Macron

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron turut membahas penyelesaian damai dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.  Pembahasan itu dilakukan Prabowo dan Macron dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025) lalu. 

Prabowo mengatakan, pembahasan mengenai kemerdekaan Palestina menjadi sangat penting. Prabowo berujar bahwa Macron menyampaikan kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka.  

Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron (kiri) dan istri Brigitte Macron (kanan) saat jamuan makan malam di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/5/2025). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa]
Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron (kiri) dan istri Brigitte Macron (kanan) saat jamuan makan malam di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/5/2025). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa]

"Juga Prancis akan terus mendesak segera diberlakukannya penghentian kegiatan bersenjata di Gaza dan menyerukan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh," kata Prabowo dalam pernyataan pers bersama usai bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).  

Prabowo menegaskan Indonesia turut mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Juni tahun ini guna mendorong penyelesaian Two State Solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.  

Prabowo menegaskan kembali sikap Indonesia yang sudah kerap ia sampaikan di berbagai kesempatan, di mana Indonesia memandang penyelesaian Two State Solution untuk kemerdekaan bagi bangsa Palestina dan untuk mencapai perdamaian yang benar.  

"Tadi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," kata Prabowo.  

Prabowo kemudian menyampaikan bahwa Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara dan siap membuka hubungan diplomatik bila Istael menerima mekanisme Two State Solution untuk penyelesaian konflik di Palestina.  

"Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel, siap buka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut," kata Prabowo.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Di Tengah Putusan MK Gratiskan SD-SMP, Keluarga Miskin Lebih Pilih Sekolah Rakyat Prabowo, Mengapa?

Di Tengah Putusan MK Gratiskan SD-SMP, Keluarga Miskin Lebih Pilih Sekolah Rakyat Prabowo, Mengapa?

News | Kamis, 29 Mei 2025 | 19:30 WIB

Blak-blakan Dukung Prabowo Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Ini 3 Syarat dari PDIP

Blak-blakan Dukung Prabowo Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Ini 3 Syarat dari PDIP

News | Kamis, 29 Mei 2025 | 17:00 WIB

Curigai Bareskrim, Rismon Sebut Skripsi Jokowi Pakai Font Times New Roman: Tak Sesuai Zamannya!

Curigai Bareskrim, Rismon Sebut Skripsi Jokowi Pakai Font Times New Roman: Tak Sesuai Zamannya!

News | Kamis, 29 Mei 2025 | 16:44 WIB

Dicap Tak Punya Kapasitas Sebut Ijazah Jokowi Palsu, Solmet Sindir Roy Suryo: Dia Bukan Siapa-siapa!

Dicap Tak Punya Kapasitas Sebut Ijazah Jokowi Palsu, Solmet Sindir Roy Suryo: Dia Bukan Siapa-siapa!

News | Kamis, 29 Mei 2025 | 12:53 WIB

Prabowo Semringah usai Macron Ucap Pepatah 'Sedikit Demi Sedikit, Lama-lama jadi Bukit', Sinyal Apa?

Prabowo Semringah usai Macron Ucap Pepatah 'Sedikit Demi Sedikit, Lama-lama jadi Bukit', Sinyal Apa?

News | Kamis, 29 Mei 2025 | 11:30 WIB

Terkini

Banggar DPR Soroti Tata Kelola BGN Usai Tiga Eks Pimpinan Jadi Tersangka Korupsi MBG

Banggar DPR Soroti Tata Kelola BGN Usai Tiga Eks Pimpinan Jadi Tersangka Korupsi MBG

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 14:00 WIB

Wamen Silmy Hingga Dadan Hindayana Jadi Tersangka Korupsi, DPR Singgung Komitmen Prabowo

Wamen Silmy Hingga Dadan Hindayana Jadi Tersangka Korupsi, DPR Singgung Komitmen Prabowo

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 13:54 WIB

Gugup Hadapi Vonis Korupsi K3, Eks Wamenaker Noel: Asam Lambung Saya Naik

Gugup Hadapi Vonis Korupsi K3, Eks Wamenaker Noel: Asam Lambung Saya Naik

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 13:49 WIB

Skandal Korupsi BGN Tak Halangi Jatah MBG untuk Lansia, Gus Ipul: Tetap Lanjut

Skandal Korupsi BGN Tak Halangi Jatah MBG untuk Lansia, Gus Ipul: Tetap Lanjut

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 13:24 WIB

DPR Sahkan Revisi UU PPSK, OJK Kini Awasi Bursa Karbon hingga Aset Kripto

DPR Sahkan Revisi UU PPSK, OJK Kini Awasi Bursa Karbon hingga Aset Kripto

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 13:21 WIB

Wamen Imigrasi Ditahan KPK, Menteri Agus Andrianto Langsung Nonaktifkan Anak Buah

Wamen Imigrasi Ditahan KPK, Menteri Agus Andrianto Langsung Nonaktifkan Anak Buah

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 13:21 WIB

Pleidoi Anggota BAIS: Siram Air Keras Itu Spontan, Tak Ada Niat Bikin Andrie Yunus Luka Berat

Pleidoi Anggota BAIS: Siram Air Keras Itu Spontan, Tak Ada Niat Bikin Andrie Yunus Luka Berat

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 13:18 WIB

Saiful Mujani Sambangi Polda Metro Siap Klarifikasi Tuduhan Makar: Bukti di Kepala!

Saiful Mujani Sambangi Polda Metro Siap Klarifikasi Tuduhan Makar: Bukti di Kepala!

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 13:11 WIB

Saiful Mujani 'Dikawal' Tokoh Nasional ke Polda Metro Jaya, Todung Mulya Lubis: Ini Kasus Absurd!

Saiful Mujani 'Dikawal' Tokoh Nasional ke Polda Metro Jaya, Todung Mulya Lubis: Ini Kasus Absurd!

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 13:06 WIB

Dadan Cs Ditahan Kejagung, Ketua Banggar DPR: BGN Harus Fokus Makan Bergizi, Bukan iPad dan Motor

Dadan Cs Ditahan Kejagung, Ketua Banggar DPR: BGN Harus Fokus Makan Bergizi, Bukan iPad dan Motor

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 12:58 WIB