REGIONAL:
Suara.com - Dari Papua hingga Maluku Utara, tekanan terhadap Masyarakat Adat terus berulang. Bentuknya bisa berbeda-beda: pengusiran, penangkapan, bahkan kriminalisasi simbol-simbol budaya.
Namun bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), semua itu bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.
Dalam forum internasional di Brazzaville, Republik Demokratik Kongo, AMAN menyampaikan langsung berbagai laporan pelanggaran tersebut kepada Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Albert K. Barume.
Pertemuan berlangsung pada sela-sela First Global Congress of Indigenous Peoples and Local Communities from the Forest Basins, 26–30 Mei 2025.
Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, menegaskan bahwa kekerasan terhadap Masyarakat Adat terjadi berulang, dan dilakukan secara sistematis.
“Ada pola yang sangat khas: intimidasi, kriminalisasi, pelarangan meliput, pelarangan memakai atribut jurnalis adat, hingga pengawasan terhadap rumah dan keluarga aktivis,” ungkapnya.
Rukka menekankan bahwa yang menjadi target bukan hanya komunitas, tetapi sumber semangatnya: para pemimpin adat.
“Mereka tidak membunuh gerakan secara langsung, tapi membungkam sumber kekuatannya: para pemimpin adat. Kalau pemimpinnya dikriminalisasi, komunitas akan takut. Kalau komunitas takut, perjuangan lumpuh,” ujarnya.
Menurut Rukka, kriminalisasi pemimpin adat adalah strategi negara dan korporasi. Bukan kebetulan, tapi bentuk penyerangan yang tertata terhadap jantung perlawanan komunitas.
Dari Papua: Aparat Berseragam dan Rasa Takut yang Menetap
Dorince Mehue, perwakilan Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) Region Papua, menggambarkan situasi mencekam di kampung-kampung. Ia menyampaikan bagaimana kehadiran aparat bersenjata secara permanen memaksa Masyarakat Adat meninggalkan wilayah mereka.
“Masyarakat Adat tidak bisa lagi berkebun, tidak bisa mencari makan, anak-anak tidak bisa sekolah, dan Perempuan Adat menjadi korban paling awal,” ungkap Dorince.
Ancaman ini bukan baru terjadi kemarin. Sudah bertahun-tahun, kata Dorince, masyarakat hidup dalam ketakutan. Ia meminta perhatian dunia.
“Kami minta Pelapor Khusus bisa berkunjung langsung ke Papua, melihat sendiri bagaimana Masyarakat Adat hidup dalam ketakutan di wilayah adat mereka sendiri,” ujarnya.
Kalimantan Selatan: Konservasi Jadi Dalih Pengusiran
TERPOPULER