Pada kesempatan itu, Dody menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Itjen PU.
"Kalau misalnya dirasa sama Irjen itu nanti memang ada unsur pidana, pasti dia limpahkanlah ke KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian," tutur Dody.
Praktik Gratifikasi di 135 Instansi
Diberitakan sebelumnya, KPK menerima sebanyak 802 laporan terkait kasus dugaan gratifikasi pada momen Hari Raya Lebaran Idulfitr 2025. Berdasar laporan yang diterima oleh KPK, praktik gratifikasi itu berasal dari instansi pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan ratusan laporan tersebut tercatat hingga hari ini.
“KPK sampaikan bahwa sampai dengan tanggal 7 Mei ini telah menerima sejumlah 802 laporan gratifikasi terkait Hari Raya (Lebaran Idulfitri),” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi pada Rabu (7/5/2025).
Dari 802 laporan yang masuk ke KPK, 631 laporan terkait praktik gratifikasi di momen perayaan Lebaran berasal dari 135 instansi. Kemudian, jumlah objek gratifikasi dari seluruh laporan tersebut adalah 954 dengan total nilai taksirannya sebesar Rp506 juta.
“KPK tetap mengimbau kepada para pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menolak pemberian gratifikasi pada kesempatan pertama,” ujar Budi.
“Namun, apabila dalam kesempatan tersebut penyelenggara negara tidak bisa menolak, maka diimbau untuk melaporkan kepada KPK atau kepada pengelola gratifikasi pada masing-masing instansi,” imbuh Budi Prasetyo.
Baca Juga: Wajibkan Penyelidik-Penyidik Tamat S1, Begini Catatan Pimpinan KPK soal RUU KUHAP di DPR
