Infografis
Suara.com - Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, mengatakan, usulan nama Joko Widodo atau Jokowi sebagai kandidat calon ketua umum PPP memang sengaja digulirkan.
Menurutnya soal keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi.
Hal itu disampaikan Ade menanggapi soal nama Jokowi yang juga diusulkan menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Ya, ini kan lontaran, ini kan masukan, ini kan gagasan, ini kan pendapat. Biarkan saja ini bergulir, biarkan saja ini mengalir, biarkan saja ini berkembang," kata Ade kepada Suara.com, Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, menjelang Kongres atau Muktamar partai wajar jika selalu muncul usulan-usulan.
"Kan keputusan itu nanti ada di Pak Jokowi. Begitu, biarkan saja ini berkembang," katanya.
Kendati begitu, Ade tetap mendoakan agar Jokowi mau menerima pinangan sebagai calon ketua umum PPP.
"Insya Allah kami mendoakan, ada hidayah dari Allah SWT menjadikan Pak Jokowi memilih hatinya kepada PPP. Kami berikhtiar," ujarnya
"Kita biarkan Pak Jokowi yang memilih sesuai dengan suasana kebatinannya. Biarkan Pak Jokowi yang menentukan sikapnya. Nggak usah kita ganggu itu. Begitu," sambungnya.
Baca Juga: Romahurmuziy: Pak Jokowi Tak Berminat Jadi Ketum PPP
Sebelumnya, Jokowi menanggapi santai isu bakal didorong maju sebagai Ketua Umum PSI. Dirinya masih mengkalkulasi jika ikut akan kalah.
"Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah," terangnya saat ditemui, Rabu (14/5/2025).
Meski namanya dikaitkan maju sebagai calon Ketua Umum PSI, Jokowi mengaku hingga saat ini belum mendaftar. Karena waktu pendaftaran masih panjang sampai Juni 2025 nanti.
"Belum (mendaftar), kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih sampai Juni," ungkap dia.
Ketika disinggung kalau mendaftar maka akan bersaing dengan Kaesang Pangarep, Jokowi menyebut tidak tahu.
"Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai PPP tidak hanya butuh tokoh yang populer saja.
Hal ini disampaikan Dedi menyusul masuknya nama Presiden ke-5 RI Joko Widodo atau Jokowi yang diusulkan sebagai kandidat calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun nama Jokowi disebut jauh di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang jauh lebih difavoritkan.
"PPP memang memerlukan tokoh yang tidak saja populer, tetapi juga punya kapasitas, dan Andi Amran Sulaiman miliki kelayakan untuk memimpin PPP," kata Dedi kepada Suara.com, Sabtu (31/5/2025).
Ia mengatakan, sosok Amran sendiri dianggap lebih punya basis suara yang loyal meski dari timur Indonesia.
"Tetapi tetap jauh lebih baik jika dibandingkan Mardiono yang justru sudah meruntuhkan PPP selama ini," katanya.
Bahkan, kata dia, nama Amran lebih layak memimpin PPP ketimbang Jokowi.
"Bahkan jika dibanding Jokowi sekalipun, Andi Amran tetap lebih layak, PPP memerlukan tokoh baru yang lebih segar, dengan reputasi yang baik, dan minim sentimen negatif," ujarnya.
Bisa saja, kata dia, dengan jaringan dan kapasitas Amran, PPP berpeluang besar kembali masuk parlemen di 2029.
"Andi Amran politisi pengusaha, bahkan lingkungan keluarga Amran juga pesohor, tetapi terpenting adalah loyalitas pada Parpol, Mardiono juga miliki kecukupan logistik, tetapi ia tidak terlihat royal, itu juga sebab PPP tersingkir," pungkasnya.
