Suara.com - Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diusulkan sebagai kandidat calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun namanya jauh di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang jauh lebih difavoritkan.
Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai PPP tidak hanya butuh tokoh yang populer saja.
"PPP memang memerlukan tokoh yang tidak saja populer, tetapi juga punya kapasitas, dan Andi Amran Sulaiman miliki kelayakan untuk memimpin PPP," kata Dedi kepada Suara.com, Sabtu (31/5/2025).
Ia mengatakan, sosok Amran sendiri dianggap lebih punya basis suara yang loyal meski dari timur Indonesia.
"Tetapi tetap jauh lebih baik jika dibandingkan Mardiono yang justru sudah meruntuhkan PPP selama ini," katanya.
Bahkan, kata dia, nama Amran lebih layak memimpin PPP ketimbang Jokowi.
"Bahkan jika dibanding Jokowi sekalipun, Andi Amran tetap lebih layak, PPP memerlukan tokoh baru yang lebih segar, dengan reputasi yang baik, dan minim sentimen negatif," ujarnya.
Bisa saja, kata dia, dengan jaringan dan kapasitas Amran, PPP berpeluang besar kembali masuk parlemen di 2029.
"Andi Amran politisi pengusaha, bahkan lingkungan keluarga Amran juga pesohor, tetapi terpenting adalah loyalitas pada Parpol, Mardiono juga miliki kecukupan logistik, tetapi ia tidak terlihat royal, itu juga sebab PPP tersingkir," pungkasnya.
Baca Juga: Masuk Bursa Caketum, Elite PPP Sebut Jokowi Disenangi Ulama: Buktinya Maruf Amin jadi Wapres
Sebelumnya Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, menjelaskan, soal nama Presiden kelima RI Joko Widodo atau Jokowi diusulkan sebagai kandidat calon ketua umum PPP.
Ia mengatakan, semua berawal dari keinginan PPP bangkit dari keterpurukan di Pemilu 2024.
Akhirnya ada pembicaraan PPP membuka opsi untuk mengambil caketum dari eksternal juga.
"Ya karena tadi tuh muncul nama-nama yang beredar saat ini. Nah terus ada yang mendiskusikan ya. Kenapa tidak Pak Jokowi saja? Pak Jokowi kan hari ini tidak lagi mempartai," kata Ade kepada Suara.com, Jumat (30/5/2025).
Ia mengatakan, usulan itu sejalan ketika Jokowi juga kekinian sudah independen.
"Pak Jokowi kan hari ini tidak lagi menjadi presiden. Pak Jokowi kan hari ini tidak lagi memegang jabatan apapun. Jadi kan dia cukup banyak waktu. Dia saat ini independen. Tidak terikat dari kepemimpinan partai-partai tertentu," katanya.
