Infografis
Suara.com - Pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil surplus stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton turut menjadi sorotan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Menurutnya, kebutuhan beras yang mengalami surplus itu bisa menjadi hal positif bagi pemerintah.
Titiek Soeharto menyebut jika pencapaian surplus 4 ton beras itu bisa menjadi langkah baik bagi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Selain itu, Titiek pun berharap adanya surplus beras itu bisa mendorong kesejahteraan para petani.
"Surplus beras ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan pertanian kita sudah mulai menunjukkan hasil positif," beber Titiek kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Menurutnya, surplus 4 juta ton tersebut juga membuka peluang untuk meningkatkan ekspor beras ke negara-negara lain yang membutuhkan.
"Dengan surplus ini, kita tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi bisa memanfaatkan peluang ekspor untuk meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian nasional," ungkap Titiek Soeharto.
Untuk itu, dia menekankan Komisi IV DPR RI akan terus memantau dan mendukung program-program pertanian guna memastikan produksi beras nasional tetap stabil dan meningkat.
"Kami berkomitmen untuk terus mendukung petani dan pemerintah dalam meningkatkan produksi beras dan menjaga ketahanan pangan nasional," tuturnya.
Dengan adanya surplus beras tersebut, dia berharap Indonesia dapat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan global.
"Selamat kepada pemerintah atas capaian surplus beras 4 juta ton! Ini merupakan bukti nyata keberhasilan kebijakan pertanian dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produksi beras nasional. Semoga surplus ini (beras) dapat meningkatkan kesejahteraan petani," ucapnya.
Baca Juga: Ungkit Nama Jokowi, Analis Ungkap 2 Hal yang Bikin PDIP Urung Gelar Kongres
Dia pun mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan ketahanan pangan di tengah anomali cuaca yang tidak menentu, seperti penggunaan teknologi dan sebagainya.
"Dengan mencari solusi yang tepat, Kementerian Pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi dampak negatif anomali cuaca," pungkas Titiek Soeharto.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv sebelumnya mengaku perlu adanya pengawasan secara ketat terkait distribusi beras yang kini dinyatakan mengalami surplus. Pernyataan itu disampaikan Rajiv menanggapi capaian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menembus 4 juta ton pada tahun ini.
Distribusi Harus Dikawal Ketat
Awalnya, Legislator asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengapresiasi atas surplusnya stok beras di Tanah Air. Rajiv menganggap capaian ini merupakan tonggak penting dalam penguatan ketahanan pangan nasional, serta sinyal bahwa sektor pertanian Indonesia mampu bangkit di tengah tantangan global yang kompleks.
“Saya mengapresiasi langkah konkret dan terobosan yang telah dilakukan Kementerian Pertanian. Empat juta ton bukan angka kecil. Ini adalah capaian yang menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat menuju kedaulatan pangan,” beber Rajiv ditulis pada Selasa (3/6/2025).
Menurutnya, stok beras mengalami surplus merupakan wujud keberhasilan pemerintah dalam hal mengimplementasikan kebijakan kepada para petani. Kebijakan yang dianggap tepat sasaran itu mulai dari peningkatan kuota pupuk bersubsidi, reformasi distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran, hingga penetapan harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram.
Kebijakan tersebut bukan hanya membantu produktivitas, tetapi juga memberikan insentif psikologis kepada petani bahwa negara hadir mendukung kerja keras mereka,” beber Rajiv.
Lebih lanjut, Rajiv juga mengapresiasi peran Perum Bulog yang dianggap berhasil dalam hal penyerapan beras yang mencapai 2,429 juta ton per akhir Mei 2025. Dia menganggap capaian penyerapan beras itu menjadi rekor dalam 57 tahun terakhir.
Menanggapi surplusnya stok beras, Rajiv menganggap hal ini menandakan kebutuhan nasioal tidak melulu bergantung dengan pasokan impor jika kebijakan berpihak kepada kalangan petani.
Meski mendapatkan apresiasi, pemerintah turut diwanti-wanti agar tidak senang dulu. Dia pun mengingatkan agar pemerintah terus melakukan evaluasi terkait kebutuhan domestik, termasuk beras.
Menurutnya, lonjakan stok belum tentu linier dengan stabilitas harga di pasar atau keterjangkauan beras bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.
"Distribusi harus dikawal ketat, jangan sampai stok tinggi tapi harga tetap mencekik rakyat kecil, terutama di daerah-daerah yang sulit akses,” bebernya.
Terkait wacana ekspor beras, Rajiv menyarankan pemerintah agar lebih berhati-hati. Ia menyambut baik terbukanya peluang ekspor seperti permintaan dari Malaysia, namun mengingatkan bahwa kebutuhan domestik tetap harus menjadi prioritas utama.
“Kita jangan tergoda mengejar surplus ekspor tanpa terlebih dahulu menjamin bahwa dapur-dapur rakyat di pelosok negeri sudah benar-benar aman dari kelangkaan atau lonjakan harga,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia juga meminta agar pemerintah juga bisa terus mendorong kebutuhan pangan selain beras. Hal itu lanjutnya, menjadi strategi jitu dari pemerintah untuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang memang mengandalkan pangan lainnya seperti jagung, sorgum dan umbi-umbian.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya bergantung pada beras. Kita harus mulai serius mendorong komoditas lokal lain seperti sorgum, jagung, dan umbi-umbian yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing wilayah,” pungkasnya.
