Sumbangan Wajib Jutaan Rupiah di Madrasah Aliyah? Dedi Mulyadi Semprot Praktik Janggal MAN 1 Cianjur

Suara.com - Sebuah surat edaran mendarat di tangan para wali murid Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, membawa pesan yang sekilas tampak mulia, sebuah ajakan untuk melakukan sumbangan sukarela.

Namun, saat mata mereka menelusuri isi surat, kening pun berkerut. Kata sukarela itu terasa janggal, karena di bawahnya tertera pilihan nominal yang sudah ditentukan, mencapai angka fantastis hingga Rp3 juta.

Surat ini bukan lagi sekadar ajakan, melainkan sebuah tagihan terselubung yang memicu kegelisahan dan perlawanan.

Kegaduhan ini akhirnya menemukan jalannya ke telinga orang nomor satu di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi.

Alih-alih memberikan respons normatif, ia justru membongkar logika terbalik di balik praktik ini, mempertanyakan sebuah simpul masalah yang seringkali menjadi duri dalam daging dunia pendidikan.

Bagi para orang tua siswa, ini adalah dilema yang memusingkan. Seorang wali murid yang memilih bungkam identitasnya, dengan tegas menolak untuk mengisi surat pernyataan tersebut.

"Saya belum bayar karena menolak mengisi surat pernyataan yang mencantumkan nominal sumbangan. Katanya sukarela, tapi kenapa nilainya ditentukan?" ujarnya.

Kecurigaan semakin dalam saat ia mengingat pungutan sebelumnya untuk pembangunan boarding school sebesar Rp3,5 juta yang pertanggungjawabannya terasa buram.

Ia tidak sendirian, orang tua lain mengeluhkan beban yang sama, di mana sumbangan itu disebut untuk menalangi 20 program sekolah yang tak ter-cover dana BOS.

"Kalau dihitung, rata-rata sekitar Rp200 ribu per bulan. Ini cukup memberatkan," ujar wali murid lainnya. Ini adalah potret nyata di lapangan, di mana kata "sukarela" kehilangan maknanya.

Dedi Mulyadi, yang mengaku terus-menerus menerima laporan ini, langsung membedah argumen pihak sekolah.

Ia paham bahwa MAN secara administratif berada di bawah Kementerian Agama. Namun, ia menusuk langsung ke jantung persoalan sumber pendanaan.

"Saya sebagai gubernur perlu sampaikan, bahwa BOS MAN dan SMA Negeri sama, juga BPMU sama," tutur Dedi, menyoroti fakta bahwa dana yang mengalir ke kedua jenis sekolah itu berasal dari sumber yang sama dengan nilai yang setara.

Dari sanalah, ia melontarkan pertanyaan maut yang membungkam banyak pihak.

"Namun pertanyaannya adalah mengapa kalau di SMA Negeri tidak ada pungutan, tapi MAN ada pungutan?" tanyanya retoris.

Pertanyaan ini bukan hanya ditujukan untuk MAN 1 Cianjur, melainkan sebuah kritik tajam terhadap sistem yang seolah menciptakan kasta berbeda di antara sekolah-sekolah yang sama-sama dibiayai negara.

Meskipun memahami bahwa setiap sekolah punya target capaian, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ambisi tersebut harusnya diwujudkan dengan memaksimalkan anggaran yang ada, bukan dengan menciptakan beban baru bagi orang tua.

Seruannya untuk kesetaraan di seluruh sekolah Jawa Barat menjadi penutup yang kuat, mengubah kasus lokal di Cianjur ini menjadi cermin bagi masalah yang lebih besar.

Memastikan pendidikan benar-benar bisa diakses tanpa ada biaya-biaya tersembunyi yang mencekik.