Bantah Job Fair Cuma Formalitas, Dinas TKTE DKI: Kami Sudah Pastikan Lowongan Kerja Tersedia

Suara.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (TKTE) DKI Jakarta membantah anggapan bahwa pelaksanaan Job Fair di ibu kota hanya sekadar formalitas. Bursa lapangan kerja itu dinyatakan bertujuan untuk menyerap lapangan kerja.

Kepala Dinas TKTE DKI, Syaripudin, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan proses yang ketat untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan efektif dan sesuai tujuan.

“Anggapan bahwa Job Fair hanyalah formalitas itu tidak benar. Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sangat serius dalam memastikan bahwa Job Fair menjadi sarana yang efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang memang benar-benar membuka lowongan,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (3/6/2025).

Menurut dia, perusahaan yang dilibatkan dalam Job Fair tidak dipilih sembarangan. Terdapat proses seleksi internal yang memastikan hanya perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja nyata dan patuh terhadap regulasi ketenagakerjaan yang bisa ikut serta.

“Di mana perusahaan harus memenuhi sejumlah kriteria, termasuk ketersediaan lowongan kerja yang riil, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, dan kesiapan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan rekrutmen,” katanya.

Syaripudin menjelaskan, sebelum pelaksanaan Job Fair, dilakukan pertemuan teknis antara penyelenggara dan perusahaan peserta untuk menyepakati seluruh detail kegiatan. 

Mulai dari posisi yang akan dibuka, metode rekrutmen, hingga kesiapan menerima lamaran secara langsung.

“Terdapat tahap technical meeting antara penyelenggara dan perusahaan peserta yang membahas secara rinci terkait teknis pelaksanaan kegiatan, posisi yang dibuka, mekanisme rekrutmen, hingga kesiapan untuk menerima lamaran dan melakukan wawancara langsung di lokasi,” jelasnya.

Tidak hanya sampai di pelaksanaan, Dinas TKTE juga memantau hasil kegiatan hingga tahap akhir, termasuk menghitung berapa banyak pelamar yang diterima kerja.

“Setelah Job Fair selesai, terdapat proses penyampaian laporan dari hasil pelaksanaan job fair mulai dari jumlah pelamar, progress rekrutmen termasuk berapa yang lanjut ke tahap wawancara hingga berapa banyak yang diterima sehingga semua terukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Sebagai bentuk pengawasan, lanjut Syaripudin, pihaknya rutin melakukan tindak lanjut terhadap penyerapannya.

“Tentunya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta secara berkala melakukan follow up terhadap penyerapan pencari kerja dari Job Fair secara berkala sebagai bentuk pelaporan kinerja 'Keterserapan tenaga kerja dari Job Fair',” ujarnya.

Ia pun menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga kredibilitas program ini.

“Jadi bisa kami tegaskan bahwa Job Fair bukanlah sekadar formalitas. Pemerintah terus berupaya menjaga integritas acara Job Fair agar benar-benar menjadi solusi nyata bagi pencari kerja dan kebutuhan tenaga kerja perusahaan,” pungkasnya.

Job Fair Dituding Cuma Formalitas

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta transparan soal hasil penyelenggaraan bursa kerja alias Job Fair. Pasalnya, belum diketahui berapa jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program tersebut.

Pemprov sendiri diketahui sudah beberapa kali menggelar Job Fair di sejumlah lokasi melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DTKTE) DKI.

“Pemprov DKI Jakarta harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai jumlah job fair yang telah diadakan selama ini serta hasil penyerapan tenaga kerjanya, untuk dapat kita ketahui bersama apakah program tersebut sudah tepat dan efektif dalam menurunkan angka pengangguran di ibu kota,” ujar Justin kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

Job Fair merupakan bagian dari program unggulan Gubernur Pramono Anung yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor e-0001 Tahun 2025. Namun, setelahnya belum ada informasi lebih lanjut mengenai efektivitasnya bagi masyarakat.

“Informasi hasil serapan tenaga kerja dari Job Fair tersebut sangat penting sebagai indikator keberhasilan, untuk memastikan program penanggulangan pengangguran ini bukanlah formalitas semata,” tambah Justin.

Apalagi, belakangan muncul hasil survei terbaru yang menunjukkan belum masifnya informasi mengenai program tersebut di kalangan publik. 

Berdasarkan survei Indikator bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa” yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025, tercatat 47,3 persen responden di Jakarta tidak mengetahui adanya job fair yang digelar oleh pemprov.

Dari kelompok yang mengetahui, 37,4 persen mengaku tidak yakin bahwa program tersebut dapat berdampak signifikan terhadap penurunan angka pengangguran.

“Survei terkini mengungkapkan bahwa belum semua orang mengetahui Job Fair diadakan di Jakarta, sementara itu bagi yang sudah tahu, tidak semuanya percaya program tersebut dapat mengurangi pengangguran,” jelas Justin.

Menurut pimpinan Komisi E DPRD DKI itu, langkah Job Fair perlu dilengkapi dengan strategi jangka menengah dan panjang yang lebih sistematis. 

Misalnya dengan pemberian insentif kepada perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah tertentu, serta penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri masa depan.

“Jakarta sudah masuk ke era jasa dan teknologi. Harus ada penyelarasan antara output pendidikan dan sektor-sektor yang masih akan tumbuh,” katanya.