Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons santai pernyataan awak media ihwal kemungkinan dirinya dicopot atau terkena reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto, imbas pernyataan kontroversialnya beberapa waktu lalu.
Budi justru berkelakar saat menanggapi satu per satu pertanyaan wartawan usai dirinya rapat bersama Presiden Prabowo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/6/2025). Diketahui sebelumnya, Budi tiba di Istana pukul 15.30 WIB dan keluar usai rapat pukul 18.04 WIB.
"Kita membahas wartawan mau dipindahin ke mana," kelakar Budi menanggapi pertanyaan ihwal kemungkinan membahas reshuffle saat bertemu Prabowo di Istana, Selasa (3/6/2025).
Sementara itu ditanya apakah mendapat teguran dari Prabowo saat rapat sore ini, Budi justru mengungkapkan isi jamuan minuman di rapat.
"Kita dikasih minum air kelapa dikasih sampai dua gelas," kata Budi.
Budi masih belum memberikan jawaban lugas saat ditanya mengenai ada tidaknya teguran daei Prabowo imbas pernyataan kontroversial mengenai ukuran celana.
Diketahui, Budi dalam keterangannya menyoroti pria dengan ukuran celana jeans melebihi ukuran 33 rentan untuk terkena obesitas. Ia bahkan mewanti-wanti bahwa mereka yang memakai jeans di atas ukuran 33 akan lebih cepat menghadap Tuhan atau meninggal dunia.
"Dapet senyuman," jawab Budi menanggapi pertanyaan terkait hal tersebut.
Budi kemudian merespons kembali pertanyaan serupa. Ia menilai informasi mengenai dirinya mendapat teguran karena pernyataan kontroversial hanya dari media, bukan dirinya.
"Itu kata wartawan, bukan kata saya," kata Budi.
Sedangkan saat ditanya kembali mengenai kemungkinan Prabowo melakukam reshuffle terhadap dirinya, Budi meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Prabowo.
"Wah itu itu haknya beliau. Tanya beliau ya," kata Budi.
Sebelumnya, Istana merespons desakan dari sejumlah Fakultas Kedokteran untuk melakukan evaluasi terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi memastikan Istana mendengarkan aspirasi dari publik.
"Nah itu bagian dari evaluasi-evaluasi kita tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Prasetyo berkeyakinan aspirasi dari kalangan dokter tentu sudah berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang.
Aspirasi dan masukan tersebut juga sudah diterima pihak Istana.
"Dan kami pemerintah sudah menerima itu, baik secara resmi maupun kami mengikuti dari media massa dan kita mempelajari betul, mempelajari betul untuk sekali lagi kemudian masalahnya apa," ujr Prasetyo.
"Nah kita cari jalan keluarnya karena semua pasti niatnya baik, forum-forum asosiasi teman-teman dokter pasti niatnya baik. Nggak mungkin niatnya tidak baik," kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo catatan-catatan yang ada tentj perlu perbaikan secara bersama. Ia mengajak semua pihak melakukan komunikasi.
"Tapi yang penting jangan mengganggu pelayanan publik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan," kata Prasetyo.
Kata Istana Soal Reshuffle Kabinet
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet (reshuffle) mungkin saja terjadi. Dalam hal ini, kata Hasan Nasbi, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.
"Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden," ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6).
Hasan mengatakan bahwa semua informasi yang beredar seputar reshuffle masih bersifat spekulasi. Selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden mengenai reshuffle, informasi dari luar hanyalah dugaan atau aspirasi semata.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki penilaian menyeluruh dan objektif terkait dengan kinerja para menteri, termasuk kelebihan, kekurangan, serta kebutuhan di dalam kabinet.
"Apa kelebihan? Apa kekurangan? Masih dibutuhkan atau tidak? Ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya Presiden yang tahu arena ini hak prerogatif Presiden," ujar Hasan.
Lebih lanjut Hasan menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan peringatan kepada siapa pun yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai dengan mandat, tidak mendukung pemerintahan yang bersih, atau terlibat korupsi, sebaiknya mengundurkan diri sebelum diberhentikan.
"'Kan itu pernyataan Presiden kemarin. Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan kepada orang-orang atau nama-nama tertentu," pungkas Hasan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo secara tegas memperingatkan para pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah agar segera mundur dari jabatannya sebelum diberhentikan.
"Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo dalam amanatnya saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6).
TERPOPULER
