Infografis
Suara.com - Trend Asia mengungkapkan emisi karbon yang dihasilkan dari 59 perjalanan dengan jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setara dengan emisi pesawat komersil kelilingi bumi 45 kali.
Pernyataan tersebut disampaikan Peneliti Trend Asia Zakki Amali di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu 4 Juni 2025.
Menurutnya, ada 328 ton karbondioksida keluar selama 59 kali perjalanan. Sejumlah 229 ton di antaranya berasal dari perjalanan yang dilakukan untuk daerah bukan tertinggal dan terluar.
"Setara dengan motor keliling 50 kali, katakanlah Beat karbu dan tentu saja private jet ini sangat destruktif, merusak, karena emisinya saja minimal bisa 10-14 kali lipat dari pesawat komersial,” kata Zakki.
Dia mengungkapkan lebih dari 60 persen daerah tujuan yang perjalanannya ditempuh dengan jet pribadi bukan merupakan daerah tertinggal dan terluar.
Adapun daerah dengan rute perjalanan Komisioner KPU RI dengan jet pribadi terdiri dari Banggai, Bau Bau, Belitung, Buru, Enggano, Kepulauan Selayar, Kepulauan Talaud, Morotai, Muna Barat, Nunukan, Sangihe, Tanjung Selor, Wakatobi, Jayawijaya, dan Sorong.
Selain itu, daerah lainnya ialah Bali, Banjarmasin, Banyuwangi, Batulicin, Jakarta Selatan, Jayapura, Kuala Lumpur, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Manokwari, Medan, Merauke, Padang Lawas Utara, Palembang, Sintang, Surabaya, Tabalong, Tana Toraja, Bima, Timika, Ternate, dan Mukomuko.
“Kita tidak melihat sama sekali urgensi dan sama sekali alasan untuk penerbangan tersebut. Kalau kita melihat beberapa foto-fotonya di sosial media KPU, mereka itu dalam tanda kutip seperti orang piknik. Menggunakan polo shirt terus pakai topi, menggunakan fortuner dalam KPU-KPU provinsi di Papua. Tampak seperti sedang vacation, tapi dengan uang negara,” tutur Zakki.
Lebih lanjut, dia mempersoalkan anggaran untuk pengadaan sewa jet pribadi KPU yang mencapai Rp 46 miliar. Sebab, dia menghitung anggaran untuk 59 rute perjalanan itu seharusnya hanya Rp 15,5 miliar.
Baca Juga: Selain Private Jet, DPR Endus Skandal Helikopter hingga Alphard di KPU: Kami Sudah Tahu, tapi...
“Jadi ada gap sekitar Rp 30,5 miliar yang menurut saya tidak relevan dan tidak terkait dengan pengeluaran,” ujar Zakki.
Dia menjelaskan angka itu didapat melalui penghitungan jumlah terbang per jam, unsur ground handling, unsur pajak, dan keuntungan vendor.
“Nah kami sudah memasukkan semua kriteria, itu nilainya sekitar Rp 15,5 miliar,” kata Zakki.
Sebelumnya, KPU memberikan penjelasan terkait dugaan kejanggalan dalam pengadaan sewa jet pribadi atau private jet oleh KPU pada Pemilu 2024.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Menurut dia, keputusan yang diambil itu bukan bentuk pemborosan atau pelanggaran hukum.
