Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyalurkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ke 2.094 mahasiswa. Mereka kini bisa menjalani pendidikan tinggi gratis tanpa biaya dengan program bantuan sosial ini.
Tiap penerima KJMU bakal mendapatkan bantuan sebesar Rp9 juta per semester, termasuk uang saku sebesar Rp750 ribu per bulan.
Sementara, uang kuliah tiap semester akan langsung disalurkan Pemprov ke pihak kampus.
Penyaluran KJMU dilakukan oleh Bank DKI. Penerima lebih dulu mendaftar dan diseleksi oleh pihak Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.
Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo menyatakan pihaknya akan terus mengoptimalkan peranannya sebagai bank pembangunan daerah dengan memastikan proses penyaluran KJMU dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan transparan.
"Keterlibatan Bank DKI dalam penyaluran dana KJMU merupakan bentuk nyata sinergi dan kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan visi mencerdaskan kehidupan masyarakat sebagai fondasi utama pertumbuhan," ujar Agus kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).
"Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung program-program strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Jakarta," lanjutnya.
KJMU ini ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu atau rentan secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik yang baik.
Program ini dibuat agar mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi.
Baca Juga: Tuding LSM Antek Asing Pengadu Domba, Koalisi Sipil Balas Prabowo: Sinyal Rezim Otoriter Antikritik!
Penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening Bank DKI milik masing-masing penerima manfaat.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi mengimbau seluruh penerima manfaat KJMU agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan, terutama tidak memberikan PIN dan informasi pribadi kepada orang lain.
"Kami akan memberikan kemudahan transaksi dan layanan digital kepada para penerima manfaat, termasuk mahasiswa penerima KJMU, melalui aplikasi JakOne Mobile, layanan ATM, dan EDC Bank DKI yang tersebar luas untuk dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan layanan keuangan mahasiswa," kata Arie.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pencairan bantuan dana KJMU Semester I Tahun 2025 secara bertahap sejak Selasa, 27 Mei 2025 lalu kepada sebanyak 16.979 mahasiswa.
Bahkan, kini mahasiswa penerima KJMU juga akan digratiskan masuk ke sejumlah tempat rekreasi dan kebudayaan.
Misalnya, seperti Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kebun Binatang Ragunan, Monas, hingga berbagai museum di Ibu Kota.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menutup Konferensi Pendidikan Indonesia di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
“Saya mengeluarkan peraturan gubernur untuk merubah. Anak-anak ini diberikan kesempatan gratis lihat Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Ragunan, Monas, Museum yang ada di Jakarta. Kita berikan semuanya gratis,” ujar Pramono dalam keterangannya, ditulis pada Jumat (16/5/2025).
Langkah tersebut diambil setelah Pemprov DKI resmi menetapkan 707.622 warga sebagai penerima manfaat program KJP Plus dan KJMU.
Pramono mengatakan, perluasan akses hiburan edukatif ini bertujuan membangun semangat serta memberikan pengalaman baru bagi generasi muda.
Pramono juga bercerita tentang masa kecilnya yang tumbuh di Kediri dan sempat merasa jauh dari pengalaman melihat ikon-ikon Jakarta, termasuk Monas.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui hanya sempat menginjakkan kaki di Ibu Kota saat kelas 4 SD, itu pun karena menghadiri pernikahan keluarga.
“Untuk itu, itulah yang memacu saya untuk kemudian mudah-mudahan saya selalu dapat beasiswa, ranking 1 sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya, Alhamdulillah, saya berkantor di Monas lama sekali,” kenangnya.
Lebih lanjut, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ke-7 Jokowi itu juga memastikan bahwa Pemprov DKI menargetkan 15.792 mahasiswa sebagai penerima KJMU di periode pemerintahannya.
Pramono juga menegaskan komitmennya untuk memperluas cakupan bantuan pendidikan, bahkan hingga jenjang S3.
“Kenapa ini dilakukan? Enggak mungkin memotong garis ketidakberuntungan kalau orang tidak kemudian kita berikan kesempatan untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya,” tandas Pramono.
