Banyak Masalah Katering hingga Transportasi, DPR Usul Pembentukan Pansus Haji 2025

Suara.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2025.

Usulan tersebut muncul usai banyaknya keluhan dari jemaah haji Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.

"Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," kata Muslim dikutip dari keterangannya di Mekkah, Selasa (10/6/2025).

Ia mengatakan, banyak jemaah sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.

Hal itu lah, kata dia, telah menimbulkan berbagai macam reaksi ketidakpuasan dan tak boleh terjadi di penyelenggaraan Haji tahun berikutnya.

"Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI," katanya.

Adanya Pansus itu, kata dia, akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

Selain itu, disoroti juga peristiwa inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus.

"Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik," katanya.

Lebih lanjut, ia pun berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026.

Ia juga mengapresiasi semangat para jemaah haji yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.

Muslim berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji.

“Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI fraksi NasDem, Dini Rahmania meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun 2025, termasuk soal sistem syarikah.

Hal itu disampaikan Dini menanggapi carut marut pelaksanaan haji 2025 salah satunya jemaah telantar karena tak mendapatkan tenda saat di Arafah.

"Kami sangat menyayangkan bahwa pelaksanaan haji tahun ini kembali diwarnai dengan sejumlah persoalan serius yang menyentuh langsung kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia," kata Dini kepada wartawan, Senin (9/6/2025).

"Pertama, kondisi semrawut tidak hanya terjadi karena pemisahan hotel antar kloter, namun juga karena buruknya manajemen pengangkutan jemaah dari hotel ke Arafah," sambungnya.

Bahkan, ia mengaku menerima laporan adanya pengusiran jemaah dari tenda Arafah karena permasalahan penempatan dan koordinasi antarsyarikah.

"Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol dan mitigasi yang seharusnya dilakukan lebih awal oleh otoritas penyelenggara, baik dari pihak Arab Saudi maupun Kementerian Agama RI," katanya.

Kemudian ia menyoroti juga soal kualitas dan ketidaksesuaian makanan yang diterima jemaah patut menjadi perhatian serius.

"Bagaimana mungkin ada jemaah yang mendapat makanan siap saji standar catering, sementara yang lain hanya menerima pop mie instan? Ketidakkonsistenan ini bukan hanya soal logistik, tapi juga soal keadilan perlakuan terhadap jemaah yang telah membayar biaya yang sama dan berhak atas pelayanan yang setara," katanya.

Selain itu, kata dia, ada juga kendala keterlambatan armada bus dari Muzdalifah ke Mina yang memaksa jemaah berjalan kaki dalam kondisi lelah dan padat.

Hal itu, kata dia, adalah bentuk kegagalan dalam perencanaan operasional.

"Kami di Komisi VIII DPR RI terus mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun ini, termasuk perluasan pengawasan terhadap syarikah-syarikah yang bekerja sama dengan Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan, adanya masalah-masalah tersebut sudah diprediksi sejak sistem syarikah diberlakukan.

"Jika sejak awal tidak ada standarisasi layanan yang kuat dan pengawasan lapangan yang ketat, maka akan terus terjadi kekacauan seperti sekarang," katanya.

"Kami mengingatkan kembali: mengelola jemaah haji Indonesia bukan perkara teknis semata. Ini adalah amanah moral dan konstitusional. Mayoritas jemaah kita adalah lansia, belum pernah ke luar negeri, dan harus ditangani dengan empati, presisi, dan profesionalisme tinggi," imbuhnya.