Akan Launching Juli 2025, Wamensos Agus Jabo Sebut Bangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 Belum Permanen

Suara.com - Kementerian Sosial memastikan Sekolah Rakyat akan diresmikan dan mulai beroperasi pada Juli 2025, tepat pada tahun ajaran baru 2025/2026.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta para satuan tugas (Satgas) Sekolah Rakyat untuk memastikan kurikulum, calon siswa, guru, serta sarana prasarana harus sudah siap sebelum pembukaan.

"Sehingga tidak ada hambatan ketika Sekolah Rakyat sudah beroperasi," kata Agus dalam keterangannya, saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring, Selasa (10/6/2025).

“Untuk itu semua satgas yang telah ditugaskan saya mohon untuk terus bersinergi agar target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai sehingga Bulan Juli nanti dapat dibuka dan diresmikan oleh Presiden,” kata dia.

Agus juga menyampaikan perintah dari Presiden Prabowo Subianto bahwa harus ada 100 titik lokasi Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada tahap 1 pada Juli 2025, dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap 1a dan 37 titik lokasi pada tahap 1b.

Total Rombongan Belajar (Rombel) untuk tahap I sebanyak 396 Rombel dengan jumlah siswa sebanyak 9.780 siswa terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

Sebagian besar titik Sekolah Rakyat pada tahap I berada di Sentra milik Kemensos, Agus Jabo pastikan layanan Sekolah Rakyat tidak akan menggangu layanan Sentra.

“Kita meminta kepada BUMN, PLN dan Telkom, bisa mengatur jaringan listrik dan jaringan internet, sehingga pelayanan di Sentra tidak terganggu dan pelayanan di Sekolah Rakyat juga tidak terganggu,” ujarnya.

Agus menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada Juli itu bersifat sementara. Hal itu karena Sekolah Rakyat yang permanen lahannya masih disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

“Untuk itu kami meminta Pemprov, Pemkab, Pemkot menyiapkan lahan 8,5 hektare untuk Sekolah Rakyat yang permanen,” ucapnya.

Terkait proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat pada tahap I ini sudah berjalan pada penetapan oleh kepala daerah dan proses home visit.

Sasarannya adalah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sementara itu, perekrutan guru juga baru dibuka kemarin, Selasa (10/6). Syarat utama untuk bisa mengikuti seleksi guri Sekolah Rakyat ialah calon tenaga pengajar harus sudah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Terdapat 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama untuk nantinya ditempatkan di Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.

Lowongan Guru PPPK

Sebelumya Kementerian Sosial (Kemensos) mulai membuka lowongan perekrutan guru untuk Sekolah Rakyat mulai hari ini, Selasa (10/6/2025). Syarat utama untuk bisa mengikuti seleksi itu ialah calon tenaga pengajar harus sudah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico menhebutkan bahwa seleksi itu dibuka untuk 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama untuk nantinya ditempatkan di Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.

“Untuk memenuhi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, tentunya kita sama-sama tahu, diperlukan guru. Sebagai tahapan dari penunjukkan guru tersebut, perlu adanya seleksi calon guru. Calon guru dimaksud merupakan lulusan PPG yang diselenggarakan oleh teman-teman Kemendikdasmen,“ kata Robben dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Proses seleksi itu juga sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, salah satu strateginya melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Kemensos dalam hal ini bertugas untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Pelaksana proses seleksi guru itu dilaksanakan oleh Kemensos melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Robben memastikan pengadaannya akan dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya atau gratis.

”Selanjutnya, seleksi tambahan nanti kita lakukan untuk memperoleh guru-guru terbaik yang akan mendidik dan mengawal anak-anak di Sekolah Rakyat ini. Tentunya Kementerian Sosial akan membantu proses seleksi tambahan tersebut,” kata Robben.