Setelah Bus Transjakarta, Pramono Bakal Kerahkan Angkot Mikrotrans Beroperasi di Bodetabek

Rabu, 11 Juni 2025 | 14:33 WIB
Setelah Bus Transjakarta, Pramono Bakal Kerahkan Angkot Mikrotrans Beroperasi di Bodetabek
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Suara.com/Fakhri)

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bakal memperluas layanan angkutan kota (angkot) Mikrotrans milik JakLingko ke wilayah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap antusiasme tinggi masyarakat luar Jakarta pengoperasian layanan Transjabodetabek.

Nantinya Mikrotrans di daerah penyangga ini tetap beroperasi di bawah naungan sistem JakLingko dengan tarif Rp0 alias gratis.

"Kami memikirkan Mikrotrans JakLingko itu nanti mungkin, ya kalau tentunya para kepala daerah mau, itu lebih banyak beroperasi di daerah-daerah penyangga," ujar Pramono di Kantor Dinas Teknis, Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

"Kalau itu mungkin, mudah-mudahan akan memudahkan orang untuk naik kendaraan umum," Pramono menambahkan.

Pramono mengatakan, pihaknya telah membuka komunikasi dengan sejumlah kepala daerah penyangga untuk rencana ekspansi layanan ini.

"Sudah (dikomunikasikan). Ya karena Jakarta yang menyiapkan semuanya, semuanya setuju, lah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyinggung banyaknya permintaan masyarakat terhadap rute-rute baru Transjabodetabek yang disampaikan melalui media sosial.

Ia bahkan menyebut ada usulan nyeleneh yang meminta Transjakarta beroperasi lintas provinsi.

Baca Juga: Jangan Salah! Ini Bedanya JakLingko dan Mikrotrans?

"Dari seluruh rute yang dibuka yang langsung tinggi banget adalah PIK 2-Blok M. Yang kedua adalah dari Bogor-Blok M. Yang ketiga adalah Alam Sutra-Blok M. Sekarang ada usulan buka dari Bandung-Blok M, Cirebon-Blok M, Surabaya-Blok M," ucap Pramono.

Hal ini disebutnya sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang antusias terhadap hadirnya transportasi publik murah dari Jakarta ke luar kota.

Biaya penggunaan angkutan umum masyarakat jadi turun dengan adanya Transjabodetabek.

"Saya menyaksikan sendiri, ketika membuka Blok M-Bogor dengan biaya Rp3.500 mereka terkejut, kok murah amat. Biaya tertingginya, saya baru tahu kalau orang dari Bogor, dari Bekasi dan sebagainya, adalah naik ojeknya. Ketika naik ojek rata-rata Rp15.000-Rp20.000," pungkasnya.

Uji coba rute baru Transjabodetabek. (ist)
Uji coba rute baru Transjabodetabek. (ist)

Sebelumnya pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai kehadiran layanan Transjabodetabek rute Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 membawa dampak positif bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah.

Menurutnya, angkutan umum tersebut memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses untuk menikmati kawasan PIK 2.

Sebab, kebanyakan pengunjung PIK 2 menggunakan kendaraan pribadi dan harus menempuh jarak yang jauh.

“Ya, saya kemarin menggunakan ke-PIK2 nyoba. Ya kesan saya begini, kalau ke-PIK2 itu lebih pada orang-orang dari Jakarta atau di mana pun. Kesannya PIK2 itu bukan untuk orang mewah saja gitu loh," ujar Djoko kepada Suara.com, Rabu (11/6/2025).

"Jadi kalangan bawah juga bisa menikmati ke sana tanpa harus bawa kendaraan pribadi,” katanya menambahkan.

Djoko menyebut bahwa kawasan PIK 2 kini bukan lagi destinasi eksklusif. Karena tersedianya angkutan umum, masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi bisa mengakses kawasan tersebut dengan lebih mudah, termasuk pekerja dan keluarga yang ingin menikmati fasilitas pantai di sana.

“Nah di PIK2 itu mereka punya Ancol kedua lah walaupun sedikit, ya ada pantai di situ. Nah itu yang bisa saya lihat kemarin, ada orang yang kelas menengah ke bawah lah. Dia lihat pantai, bawa anaknya, berhenti di situ. Itu yang saya lihat,” ucapnya.

Meski begitu, Djoko menegaskan bahwa angkutan umum seperti Transjabodetabek bukan solusi langsung untuk mengatasi kemacetan di wilayah tersebut.

Menurutnya, kelas pengguna layanan ini umumnya adalah pekerja yang tidak tinggal di kawasan PIK 2 dan sangat bergantung pada moda transportasi publik.

“Tapi kalau mengatasi kemacetan saya kira beda ya kelasnya. Tapi untuk orang-orang yang bekerja di sana, (angkutan umum) dibutuhkan. Kalau kelas menengah ke bawah kan dia juga butuh transportasi umum, pekerja-pekerja yang bukan tempat tinggal di situ kan," tuturnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI