REGIONAL:
Suara.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menanggapi pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang selalu mengaku sebagai orang asli Papua.
Meski demikian, kebijakan yang dibuat oleh Bahlil dinilai justru merugikan masyarakat Papua, seperti izin usaha pertambangan (IUP) nikel, di wilayah Raja Ampat, Papua.
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menilai orang-orang seperti ini merupakan penyakit.
Seharusnya, jika dirinya mengaku sebagai orang asli Papua, Bahlil bisa ikut menjaga kelestarian alam Papua.
“Orang-orang seperti ini (Bahlil) sebenarnya penyakit,” kata Sebby, lewat pesan WhatsApp, kepada Suara.com, Rabu (11/6/2025).
Menurut dia, jika memang bukan orang asli Papua, seharusnya Bahlil tidak perlu mengklaim sebagai orang asli Papua.
“Jika memang (misalkan) orang asli Makasar atau NTT bilang saja orang asli sana, tapi besar di Papua,” katanya.
“Tidak perlu mengaku-ngaku sebagai orang asli Papua,” imbuhnya.
Bagi Sebby, jika ada orang yang mengklaim sebagai orang Papua namun sebenarnya bukan orang Papua, hal itu tidak bisa dibenarkan.
Terlebih melalukan pencurian tas kekayaan alam Papua, sampai terkadang membunuh pemiliknya atau orang asli Papua.
“Klaim itu tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat manusia, itu bagian bagian dari dalil penjahat, pencuri, perampok yang datang ke Papua untuk mencuri kekayaan orang papua, sampai membunuh pemiliknya,” ujarnya.
Sebby sebelumnya, juga menegaskan soal penolakan terhadap penambangan nikel lantaran bisa merusak ekosistem yang ada di wilayah Raja Ampat.
“Kami mendukung Rakyat Papua, menolak perusahaan nikel, karena merusak ekosistem,” katanya.
Sejauh ini, lanjut Sebby, pihaknya selaku tentara pembebasan belum melakukan aksi.
“TPNPB belum turun tangan, tapi tunggu pergerakan masyarakat adat dulu,” kata Sebby.
Ia mengaku, saat ini TPNPB-OPM masih menunggu hasil komunikasi dengan pihak masyarakat adat Papua di sejumlah wilayah.
“TPNPB wilayah Sorong sedang melakukan komunikasi,” katanya.
Aksi penambangan nikel di wilayah Raja Ampat sendiri mulai mencuat saat sejumlah aktivis menerobos masuk agenda Indonesia Minerals Conference & Expo di sebuah hotel di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (3/6/2025) lalu.
Mereka masuk sembari membawa poster dan meneriakan Save Raja Ampat. Sejak saat itu, aksi penambangan di ‘Surga Dunia’ ini mulai menjadi sorotan.
Keninian, izin usaha pertambangan (IUP) nikel di sana juga menjadi sorotan.
Untuk diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan untuk mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa empat perusahaan itu yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Nurham.
"Secara lingkungan atas yang disampaikan Menteri LHK kepada kami, melanggar dan kita mengecek di lapangan, kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap melindungi biota laut," ucap Bahlil di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.
Bahlil mengatakan bahwa izin usaha pertambangan diberikan kepada empat perusahaan itu sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan geopark.
TERPOPULER